BERITABETA.COM, Ambon – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar dapat merubah pola perencanaan untuk memaksimalkan serapan anggaran dalam realisasi APBD di Maluku.

Politisi Partai Demokrat Dapil Maluku Tengah ini menilai pola perencanaan yang dipakai terkesan mengejar realisasi anggaran di akhir semester kedua.

“Mengejar serapan anggaran di akhir tahun harus dirubah, sehingga serapan anggaran betul-betul maksimal,” kata Halimun Saulatu kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan RAPBD Tahun 2022 di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Rabu (1/12/2021).

Ia mengaku, berbagai masukan dan usulan ini telah disampaikan para wakil rakyat kepada eksekutif agar alokasi dana yang terbatas, sedianya dimanfaatkan secara baik, sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Halimun  menguraikan, dari pengalaman dan pengamatan yang selama ini diikuti, serapan anggaran oleh Pemprov Maluku setiap semester pertama (enam bulan) baru mencapai angka 30 hingga 35 persen. Padahal, di semester pertama itu seharusnya dimaksimalkan.

“Semestinya tidak seperti itu. Enam bulan awal sudah harus masuk 40 hingga 50 persen, sebab bagaimana pun serapan anggaran sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Untuk itu, kata dia, apa yang disampaikannya dapat menjadi masukan untuk perencanaan kedepan oleh Pemprov Maluku agar lebih baik lagi kedepan.

Halimun juga meminta agar Pemprov Maluku dapat memperkecil perjalanan dinas dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kedepan anggaran lebih banyak masuk kepada belanja yang bersentuhan dengan masyarakat.

“Kami melihat masih banyak anggaran perjalanan dinas. Walaupun memang fungsi eksekutif adalah koordinasi. Ini  juga harus menjadi perhatian,” tandasnya.

Seperti diberikan sebelumnya  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, menjelang akhir tahun, belanja pemda masih sangat minim, secara persentase nasional baru mencapai 50%.

Dijelaskan, per 18 November 2021 secara nasional realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 841,65 triliun, diikuti belanja daerah sebesar Rp 730,13 triliun.

"Daerah Maluku belanjanya baru 39%. Bayangkan ini sudah November, data ini berdasarkan 18 November 2021. Artinya tinggal satu bulan lebih sedikit," ujarnya lagi.

"Kita sebetulnya hanya punya waktu satu bulan untuk eksekusi APBN dan APBD dan masih banyak daerah yang belanjanya masih di bawah 50%," kata Sri Mulyani geram.

Realisasi APBD yang masih rendah ini, kata Sri Mulyani menunjukkan masih rendahnya efektivitas dan belum sinkronnya kebijakan APBN pusat dengan daerah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

"Ini artinya pemerintah pusat sedang usaha mendorong pemulihan ekonomi dengan counter cyclical defisit hingga Rp 543 triliun (hingga akhir Oktober 2021), namun daerah justru menahan belanja atau belum bisa belanja. Sehingga mencapai surplus Rp 111,52 triliun," ujarnya (BB)

Editor : Redaksi