Tenaga kesehatan [Nakes] di Provinsi Maluku terpaksa harus 'gigit jari', menyusul dana jasa pelayanan Covid-19 yang diperuntukkan kepada mereka terpaksa 'hangus' alias tak bisa dicairkan. Nilainya pun cukup fantastis mencapai Rp. 36 miliar untuk tahun 2020.
Pertamina MOR VIII Maluku–Papua memastikan kuota Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis minyak tanah [mitan] untuk wilayah Maluku berkurang sebanyak 2.500 hingga 3.500 kilo liter.
Ketidakpastian realisasi dua program strategis nasional Ambon New Port [ANP] dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku bakal memasuki babak baru.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN] dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Minggu (27/3/2022).
DPRD Provinsi Maluku meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan [Disperindag] Maluku untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Dari hasil seleksi yang dilakukan secara online ini, diketahui terdapat sebanyak 1,827 orang peserta yang ikut seleksi, sedangkan kebutuhan tenaga guru yang dikuotakan hanya 730. Sisa dari jumlah itu sebanyak 1.097 orang dinyatakan tidak lulus.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra menegaskan, Komisi I DPRD Maluku mengembalikan persoalan Partai Gerindra terkait sengketa pemilu legislatif 2019 antara Roby Gaspersz dengan DPP Partai Gerindra ke KPU Maluku.
Rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sejumlah Daerah Otonomi Baru [DOB] di Papua kini menjadi pertimbangan untuk DPRD Maluku untuk melakukan manuver memintah adanya kebijakan yang sama untuk pemekaran DOB di Provinsi Maluku.
Pimpinan dan Anggota DPRD Maluku menghadiri pemakaman mendiang Fredek Rahakbauw yang merupakan anggota DPRD Maluku Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Rabu (23/02/2022).
DPRD Maluku mendesak pihak aparat keamanan baik dari Tentara Nasional Indonesia [TNI] maupun Kepolisian Republik Indonesia [Polri] untuk melakukan razia Senjata Api [Senpi] yang diduga masih banyak beredar di tengah masyarakat dan digunakan saat terjadi persoalan antardesa.