BERITABETA.COM, Ambon — DPRD Provinsi Maluku meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional [BPJN] dan Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku untuk melakukan pemantauan terhadap kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Seram.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Azis Sangkala kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang Kota Ambon, Selasa (5/7/2022).

Sangkala menerangkan, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan akan memperngaruhi perkembangan ekonomi pada satu daerah, sehingga perlu dilakukan pemantauan kerusakan saat musim penghujanan seperti saat ini.

"Pemeliharaan ruas-ruas jalan trans seram yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR dan Provinsi harus tetap terlaksana dengan baik," ungkap Abdullah Azis Sangkala.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] ini membeberkan, untuk ruas jalan yang masuk dalam kewenangan BPJN, khususnya pada Trans Seram seringkali terjadi longsoran pada badan tanah yang mengakibatkan pengguna jalan pun terganggu dan mengancam keselamatan mereka.

Dia berujar, hal serupa juga terjadi pada ruas jalan yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku yang mestinya tetap dijaga, terutama pada lokasi Seram Utara Barat menuju SBT maupun jalan menuju Taniwel dan Huamual belakang.

"Itu sebabnya, monitoring harus dilakukan agar jika ada kerusakan-kerusakan bisa dapat diatasi, sehingga dipastikan pada perayaan Idhul Adha tahun ini, mobilitas yang cukup tinggi dan transportasi barang serta hewan qurban maupun mobilitas perdagangan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah [DPW] PKS Maluku ini berharap agar BPJN dan Pemrov Maluku saling berkoordinasi guma melakukan monitoring, sehingga langkah-langkah perbaikan segera dilakukan.

"Saya sangat berharap Pemprov Maluku dan BPJN dapat berkoordinasi guna melaksanakan monitoring, sehingga langkah-langkah perbaikan secepatnya dapat dilakukan," harapnya (*)

Pewarta : Febby Sahupala