BERITABETA.COM, Bula — Direktur Preservasi (Dirpres) Jalan dan Jembatan Wilayah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rien Marlia turun langsung ke Provinsi Maluku melihat kondisi ruas jalan nasional di Pulau Buru dan Pulau Seram yang rawan terjadi longsor akibat faktor alam.

Kunjungan tersebut sebagai tindaklanjut dari Rapat Kerja (Kaker) dan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 oleh Ditjen Bina Marga yang turut dihadiri oleh pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku pada pekan lalu di Jakarta.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Maluku, Toce Leuwol dalam rilis yang diterima beritabeta.com, Senin (12/5/2025) menjelaskan, setibanya di Maluku, Rien Marlia didampingi Kepala BPJN Maluku, Moch. Iqbal Tamher dan sejumlah staf memulai kunjungan selama dua hari di Pulau Buru dan melanjutkan ke Pulau Seram pada 8-9 Mei 2025.

Toce mengungkapkan, di Pulau Seram, Rien Marlia meninjau dan menyaksikan sendiri kondisi ruas jalan Waipia-Saleman yang terdapat beberapa titik longsor akibat faktor geologi, morfologo dan kondisi fisik wilayah.

"Nampak dengan jelas bagaimana jalan yang tergerus air serta pergeseran tanah mengakibatkan patahan dan longsor pada ruas jalan Waipia-Saleman. Rien Marlia dengan seksama melihat dan melakukan diskusi dengan pihak BPJN Maluku mencari solusi terbaik untuk penanganan agar akses jalan tidak terputus," ungkap Toce Leuwol.

Dia mengaku, Rien Marlia menyampaikan Indonesia kini dalam kondisi pemberlakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran sesuai Inpres 01 Tahun 2025, namun Rien meminta kepada BPJN Maluku untuk melakukan pendataan dan perencanaan sejumlah titik-titik yang menjadi prioritas utama pada ruas-ruas jalan khususnya Waipia-Saleman untuk diusulkan agar bisa dibiayai oleh Pemerintah Pusat (Pempus).

Pasalnya, kondisi ruas jalan nasional di Pulau Seram adalah penghubung utama lintas Kabupaten yang tidak bisa dibiarkan rusak apalagi sampai tidak bisa diakses sama sekali akan menyulitkan masyarakat.

"Menindaklanjutinya, BPJN Maluku akan merespons cepat dengan melakukan perencanaan dan desain untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat," akuinya.

Ia mengatakan, kehadiran Dirpres Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Kementerian PU untuk melihat langsung kondisi ruas jalan di Pulau Seram ini tentunya mendapatkan apresiasi positif dari BPJN Maluku dan juga bagi seluruh masyarakat di Maluku.

Menurutnya, BPJN Maluku selaku kepanjangan tangan Kementerian PU di daerah tentunya memiliki tanggungjawab penuh untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten dan kota dalam hal penyediaan infratruktur jalan dan jembatan.

Apalagi tambah dia, dukungan penuh dari Gubernur Hendrik Lewerissa dan DPRD Maluku lebih mempererat kolaborasi dan komunikasi dengan BPJN Maluku. Hal ini bisa dilihat bagaimana Gubernur Maluku, Ketua dan pimpinan DPRD Maluku Bersama BPJN Maluku menemui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Bahkan yang terbaru Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa didampingi Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU pada Jumat (9/5/2025), sekaligus menyerahkan usulan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan di Maluku. Pendekatan humanis dan politik serta perencanaan secara teknis akan menjawab keinginan masyarakat Maluku akan fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan yang baik," pungkasnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi