BERITABETA.COM, Ambon — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Provinsi Maluku mengakui pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku membaik pada usia ke-77 tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II tahun 2022 sebesar 4,81 persen  menunjukkan daerah Maluku tetap mengalami kemajuan saat memasuki usia 77.

"Kondisi ini menggambarkan siapa pun yang menjadi pemimpin pasti ada peningkatan kualitas pembangunan, walau pun daerah ini dilanda gempa tektonik ribuan kali tahun 2019 dan berlanjut dengan pandemi Covid-19," kata Anggota DPRD Provinsi Maluku Mu'min Refra kepada wartawan menanggapi kondisi Maluku saat peringatan HUT ke-77 Provinsi Maluku, Jumat (19/8/2022).

Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku ini menjelaskan, pada 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia menetapkan Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi yang sudah berdiri pada awal kemerdekaan.

Ia mengemukakan, perkembangan Maluku mengalami pasang surut, ketika masa penjajahan menjadi primadona karena kekayaan rempahnya, namun sempat terpuruk akibat perang saudara pada 1999.

Menurutnya, Pemerintah Daerah [Pemda] di Maluku kini masih banyak pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Dampak pandemi Covid-19 tambah dia, mulai bisa ditangani secara perlahan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sempat defisit, kini sudah mengalami tren positif.

"Angka kemiskinan di Maluku pada posisi Maret 2022 mencapai 290.570 orang, telah mengalami penurunan lebih dari 4.000 orang jika dibandingkan dengan September 2021 yang terdata 294.970 orang," jelasnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan [Dapil] Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru ini menegaskan, penurunan kemiskinan ini harus dipertahankan melalui kerja keras semua pemangku kebijakan.

Selain itu, upaya bersama yang dilakukan semua pihak di daerah ini juga perlu diperkuat lagi agar Maluku bisa bangkit.

"Dari sisi stabilitas keamanan dan politik di Maluku yang memasuki usia 77 tahun ini cukup baik dan kondusif, meski pun sempat terjadi kasus-kasus kontigensi di beberapa daerah," pungkasnya. (*)

Pewarta : Febby Sahupala