BERITABETA.COM, Ambon – Gubernur Maluku Murad Ismail mengungkapkan sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terjadi di Indonesia, ekonomi Maluku mulai menunjukan perbaikan. Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi Maluku yang membaik secara triwulan.

Kinerja ekonomi Maluku tercatat tumbuh sebesar 0,83 persen pada triwulan III 2020, lebih baik dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang terkontraksi 2,69 persen.

“Saya berharap kondisi ekonomi Maluku dapat tumbuh positif pada akhir tahun 2020, dan terus kembali pulih pada tahun 2021,” ungkap Gubernur Maluku Murad Ismail dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) tahun 2020 di lantai 7 Kantor Gubernur, Kamis (3/12/2020).

Menurut Gubernur, ekonomi Maluku diperkirakan dapat tumbuh lebih baik dibanding tahun 2020. Pemerintah harus mengoptimalkan realisasi belanja APBD serta realisasi APBN, terutama yang terkait belanja transfer dari pusat untuk penanganan Covid-19 antara lain bantuan kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi.

Pemda Maluku, kata Gubernur Maluku secara bertahap akan membuka kembali aktivitas perekonomian, jalur transportasi, jasa usaha dan perdagangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia, atas dukungan dan kerjasamanya dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan perekonomian daerah, serta pemulihan perekonomian daerah, akibat dampak Covid-19,” tandas Gubernur.

Sebagaimana diketahui, dalam acara ini, BI Provinsi Maluku memberikan apresiasi kepada para mitra strategis yang telah membantu BI dalam melaksanakan tugas. Mitra strategis tersebut antara lain Pemda, OPD, Perbankan,  Pelaku Usaha hingga Responden Survei BI.

Selain Gubernur Maluku dan Kepala BI Maluku, hadir pula pada acara ini Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Maluku Ronny Nazra, Pimpinan Perbankan, BUMN/D dan Instansi Vertikal Maluku, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemprov Maluku, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury.

Pertemuan ini digelar dengan mengusung tema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi”.

Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Pertemuan ini, ditunjukan guna menyampaikan pandangan mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek kedepan serta arah kebijakan BI.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Noviarsani Manullang mengatakan, kinerja ekonomi di Maluku pada triwulan III tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,38 persen.  Namun,  jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang kontraksi mengalami 3,49 persen, di Maluku ini kondisinya masih lebih baik.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III, sebut Noviarsa, utamanya terjadi di lapangan usaha diantaranya pertanian, perikanan, perdagangan dan transportasi.

Dari sisi permintaan, kontraksi pertumbuhan ekonomi Maluku disebabkan kontraksi konsumsi rumah tangga.

Selain itu, investasi  disebabkan terkendalanya beberapa proyek infrastruktur akibat Covid-19.

“Namun ada sedikit pengecualian bila kinerja ekspor Maluku pada triwulan III tahun 2020 meningkat signifikan terutama untuk komoditas non migas yang didominasi Udang, Ikan Segar dan Ikan Olahan disusul ekspor Udang Segar ke Tiongkok terus meningkat,” jelas Noviarsani.

Sedangkan untuk inflasi, Maluku pada November 2020 rendah dan terkendali sebesar 0,66 persen. Namun masih berada dibawah sasaran Inflasi.  Rendahnya inflasi Maluku, kata Noviarsani disebabkan rendahnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Rendahnya Inflasi Maluku disebabkan permintaan masyarakat yang masih terbatas saat pandemi, dan Inflasi Maluku masih berada di bawah sasaran inflasi,” baginya.

Noviarsani menambahkan, Bank Indonesia Perwakilan Maluku akan selalu berusaha bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku, Kabupaten/Kota secara rutin untuk menerapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, dalam rangka pengendalian harga terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (BB-DIO)