BERITABETA.COM – Pemerintah Pusat [Pempus] melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memberikan perhatian dalam membangun dua provinsi kembar Papua dan Papua Barat.

Perhatian ini diberikan dengan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran [DIPA] tahun 2022 untuk melanjutkan proyek pembangunan di Papua dan Papua Barat sebesar Rp100,59 Triliun.

Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan, saat ini Kementerian PUPR telah membangun 3 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang terletak di Papua dan Papua Barat, yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel.

Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat.

Dijelaskan, dari total panjang jalan Trans Papua yaitu 3.462 km, tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Sepanjang 1.647 km sudah dalam kondisi teraspal yaitu 977 km di Papua dan 670 km di Papua Barat.

“Tadi juga bapak Bupati sudah meminta untuk mempercepat penyelesaian jalan dari Kabupaten Keerom ke distrik Batom, kita akan terus upayakan percepatan agar bisa segera tembus,” ujar Menteri Basuki dalam tertulisnya, Sabtu (4/12/2021).

Selain PLBN dan Jalan Trans Papua, Kementerian PUPR di Papua dan Papua Barat juga membangun infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.

Menteri Basuki menambagkan keseluruhan total anggaran tersebut tidak bisa digunakan seutuhnya, namun harus di simpan sebesar 5% sebagai langkah antisipasi pandemi.

“Kita masih menghadapi pandemi, masih ada saving sebesar 5% yang kita tahan dulu. Apabila pandemi dapat selesai pada semester pertama tahun 2022, maka saving tersebut bisa kita gunakan untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur,” sambung Menteri Basuki.

Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Kementerian PUPR akan terus memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi,” tutupnya (BB)

Editor : Redaksi