Oleh : Zulfikar Halim Lumintang, SST (Statistisi Muda BPS Kolaka, Sulawesi Tenggara)

Wilayah yang berbatasan dengan negara lain atau wilayah perbatasan merupakan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena wilayah tersebut secara geografis terletak jauh dari wilayah pusat pemerintahan. Efeknya, secara batin cenderung untuk sering diabaikan perkembangannya.

Namun pada akhir 2019 lalu, sempat ada wacana Pemerintah Pusat untuk menggeser ibukota negara ke Pulau Kalimantan dengan harapan pemerataan pembangunan.

Kalimantan Timur secara resmi sudah dipilih Pak Presiden sebagai ibukota negara pengganti DKI Jakarta. Wacana tersebut tampaknya tidak terlihat lagi realisasinya, setelah wabah Covid-19 menghantam Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia yang merupakan negara kepulauan pasti memiliki banyak sekali wilayah perbatasan. Sebut saja, Pulau Kalimantan berbatasan darat dengan Malaysia. Kemudian Nusa Tenggara yang berbatasan darat dengan Timor Leste, dan Papua yang berbatasan darat dengan Papua Nugini.

Diantara wilayah tersebut, sepertinya Papua selalu menarik untuk dibahas. Banyak sisi positif yang harus dipertahankan dan sisi negatif yang harus dihilangkan.

Sisi positifnya antara lain, Papua merupakan pulau pemilik panorama alam yang elok nan indah. Ya, tidak ada yang meragukan lagi tentang hal itu. Sehingga potensi pariwisata di Papua sangat bagus kedepannya.

Sampai saat ini pulau kedua terbesar di dunia itu masih terbagi ke dalam dua provinsi yakni Provinsi Papua yang beribukota di Kota Jayapura dan pecahannya Provinsi Papua Barat yang beribukota di Kota Manokwari.

Bisa kita bayangkan luasnya tiap daerah kabupaten di Papua dan Papua Barat. Luasnya daerah di kedua provinsi tersebut tidak sesuai dengan jumlah penduduknya.

Sehingga menyebabkan pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat hanya mencapai 9 penduduk tiap km persegi dan Provinsi Papua mencapai 10 penduduk tiap km persegi.

Dengan kepadatan penduduk yang sangat minim tersebut menempatkan Papua Barat dan Papua sebagai provinsi paling sepi di Indonesia, selain Kalimantan Utara.

Selain paling sepi di Indonesia, kedua provinsi di Pulau Papua tersebut juga dikenal paling miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Papua mencapai 26,86%.

Angka tersebut berhasil menempatkan Papua sebagai urutan teratas provinsi paling miskin di Indonesia. Seakan tak mau ketinggalan, Papua Barat pun menyusul di urutan kedua dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,84%.

Jadi bisa kita bayangkan, betapa memprihatinkan sekali kondisi disana, dengan jumlah penduduk yang sedikit kedua provinsi tersebut memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi di Indonesia.

Dengan dasar tersebut, pemerintah berinisiatif untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran di Pulau Papua. Yang paling banyak dibicarakan adalah Jalan Trans Papua.

Kita pasti sering mendengarnya, bagaimana tidak, pada tahun 2017 saja proyek yang rencananya akan menghubungkan Papua Barat dan Papua ini sudah dianggarkan dana segar sejumlah Rp 7,6 triliun.