Permasalahannya sekarang adalah, apakah kebijakan membangun infrastruktur fisik itu sudah tepat sasaran? Dalam sebuah pertemuan, Gubernur Papua sempat

berdialog dengan salah seorang masyarakatnya. Beliau bertanya pada masyarakatnya tersebut. "Apakah anda sebagai masyarakat Papua pernah melewati jalan trans tersebut?" Masyarakat itu pun menjawab "tidak pernah."

Hal ini tentu memberikan teguran bagi pemerintah mengenai ketepatan pemilihan pembangunan infrastruktur fisik. Boleh membangun infrastruktur fisik, tapi jalan apakah menjadi prioritas utama? Itu yang perlu dikaji kembali. Mengingat anggaran yang terbatas, maka kebijakan harus pas.

Papua memang wilayah yang sangat sensitif, mengingat masih banyak sebagian dari masyarakatnya yang lebih memilih untuk hidup primitif. Kasus terbaru adalah Tindakan rasis yang dialami oleh mahasiswa asal Papua di Surabaya.

Seakan memiliki jiwa kebersamaan yang begitu tinggi, masyarakat yang tinggal di Papua pun tak mau ketinggalan untuk melancarkan aksi demonstrasinya.

Mereka sepakat untuk menuntut tindakan rasis yang dialami saudaranya di Surabaya diusut tuntas. Namun apakah berhenti sampai disitu saja? Tidak.

Demonstrasi yang dilakukan masyarakat di Papua berjalan dengan tidak kondusif. Berbagai fasilitas umum dirusak, dan distribusi Bahan Bakar Minyak di sekitar Manokwari menjadi terhambat.

Sehingga secara otomatis, perekonomian juga lumpuh. Kalau sudah begini, apa gunanya membangun infrastruktur fisik kalau pada akhirnya dirusak oleh pribumi? Tentu sangat tidak elok.

Pembangunan di Papua harus diawali dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) nya terlebih dahulu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat pun menjadi sorotan.

Pada tahun 2021, BPS mencatat IPM Papua mencapai 60,62 yang menempatkan Papua menjadi provinsi dengan peringkat IPM paling buruk di Indonesia, sedangkan saudara mudanya Papua Barat sedikit lebih baik dengan IPM mencapai 65,26.

Namun dengan angka tersebut Papua Barat hanya unggul di atas Papua, artinya hanya menempati posisi ke 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

Dengan meninjau IPM Papua dan Papua Barat, kita bisa mengetahui, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak lebih mereka butuhkan dibandingkan infrastruktur jalan yang mungkin hanya bisa dinikmati oleh segelintir pihak saja.