Gubernur Maluku Gandeng Bupati/Walikota Temui Menhub di Jakarta
Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan di Kepulauan Maluku, Gubernur Maluku, Murad Ismail, terus melakukan lobi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.
Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan di Kepulauan Maluku, Gubernur Maluku, Murad Ismail, terus melakukan lobi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.
Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Maluku kini menggagas gerakan tanam cabai di pekarangan rumah. Gerakan ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk mengatasi kenaikan harga cabai yang kerap menjadi pemicu inflasi di Maluku.
Mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di era SBY ini juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Pusat (Pempus) yang tidak pernah menyampaikan pernyataan resmi terkait konsep yang diduga berbasis proyek itu.
Isu Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) kembali mencuat. Kali ini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong, Prof. Rokhmin Dahuri memberikan pendapat terkait persoalan Maluku sebagai LIN.
Pemkot Tual di bawah pimpinan Walikota Adam Rahayaan, S.Ag dan Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, SH menunjukan prestasi barunya sebagai daerah kota/kabupaten pertama di Maluku yang lebih awal merampungkan APBD tahun 2020
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw – BI) Provinsi Maluku berhasil menukarkan uang sebanyak Rp. 1,8 miliar di ekspedisi daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).
Langka tersebut adalah penetapan area Liquefied Natural Gas (LNG) yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KTT), Provinsi Maluku. Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Permohonan Penetapan Lokasi dan Surat Rekomendasi Gubernur
Program Inovasi Desa (PID) yang dijalankan melalui alokasi Dana Desa (DD) di Provinsi Maluku mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di pedesaaan dan juga meningkatan kualitas pemanfaatan DD di Maluku.
Nilai ini mengalami penurunan sekitar 9,50 persen jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Agustus 2019 yang mencapai angka 0,86 juta dolar Amerika Serikat.
Selain permintaan peningkatan APBD Maluku, soal program Tol Laut di Maluku yang diendus dimonopoli oleh pihak swasta juga menjadi perhatian.