BERITABETA.COM, Jakarta – Mewabahnya virus corona atau Covid-19 berdampak pada sejumlah sektor di Indonesia. Salah satunya salah satunya pengembangan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela.

Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) Dwi Soetjipto mengakui sejumlah proyek hulu minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia terkendala.

“Masela? Memang ada kendala karena Covid. Kendala pada survey di lapangan,” ujarnya, dalam telekonferensi dengan Komisi VII DPR, Selasa (28/4/2020),

Meski demikian, kata dia, SKK Migas tetap mendorong Inpex Corporation melalui anak perusahaannya Inpex Masela, supaya proyek masela terus berjalan dan bisa dioperasikan sesuai target pada 2027.

“Kami diskusi dengan Inpex untuk terus menjaga proyek ini. Semoga ada keberlanjutan,” ujarnya.

Di sisi lain, Covid-19 juga membuat para investor sekarang ‘wait and see’. Hal ini juga berpengaruh pada Blok Masela.

“Marketing juga masih ada kendala buyer yang masih wait and see dalam masalah ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno mengatakan, merebaknya virus Covid-19 berdampak pada proses pembangunan Blok Masela yang sedang berlangsung. Namun hal ini masih dapat diantisipasi.

“Konsekuensi yang nampak adalah soal tata waktu yang sedikit tersita. Dibutuhkan sekitar satu bulan untuk membersihkan peralatan survei dengan desinfektan, khususnya peralatan yang berasal dari negara yang terpapar Covid-19. Peralatan survey ini sangat penting karena support data langsung untuk keperluan FEED,” jelas Julius.

Namun, menurut Julius, meskipun ada kendala tata waktu, SKK Migas tetap berkomitmen untuk mengawal proyek agar selesai sesuai rencana untuk memenuhi target visi 1 juta barel tahun 2030.

Selain itu, saat ini Inpex juga melakukan tender Front End Engeineering Design (FEED) dan membuat pedoman rencana tender EPC (Engeineering, Procurement and Construction) yang akan digunakan sebagai parameter Final Investment Decision (FID).

FID tersebut ditargetkan akan dilakukan pada kuartal-IV 2022. Kemudian pada kuartal I-2023 dilakukan konstruksi.

Usul Stimulus Fiskal

Dwi dalam diskusi virtual bersama Komisi VII DPR, itu juga  menyampaikan 9 usul stimulus fiskal yang dapat diberikan pemerintah kepada sektor hulu migas di tengah pandemi Corona.

“Pertama, penundaan pencadangan biaya kegiatan pascaoperasi (Abandonment and Site Restoration atau ASR) untuk menutup sumur secara permanen dan menghentikan operasi. Dampaknya, perbaikan cash flow kontraktor,” kata Dwi.

Kedua ialah tax holiday pajak penghasilan. Usulan ini diperkirakan bisa menjaga corportae and divident tax rate sebesar 40 hingga 48 persen dengan skema cost recovery serta kontrak gross split dan Pertamina sebesar 25 persen.

Ketiga, penundaan atau penghapusan PPN LNG. Usulan ini diperuntukkan bagi seluruh wilayah kerja yang menjual produknya sebagai LNG. Cashflow kontraktor akan memiliki kinerja lebih baik dengan insentif ini.

“Keempat, barang milik negara hulu migas tidak akan dikenakan biaya sewa. Sudah dilakukan diskusi dengan Kementerian ESDM dan DJKN pada 9 April 2020,” kata Dwi.

Kelima, penghapusan biaya pemanfaatan kilang LNG badak sebesar USD 0,22 per MMBtu yang berdampak pada 3,6 persen dari pendapatan kotor (untuk harga gas USD 6 per MMBtu.

Kemudian keenam, penundaan atau pengurangan pajak-pajak tidak langsung hingga 100 persen untuk wilayah kerja eksploitasi.

Ketujuh, gas bisa dijual dengan harga diskon, untuk skema Take of Pay dan DCQ.

Kedelapan, pemberian insetif untuk batas waktu tertentu seperti percepatan depresiasi, perubahan split sementara, DMO full price dan lainnya.

“Akan ada perbaikan ekonomi pengembangan lapangan yang didapatkan. Adapun saat ini masih dalam tahap diskusi dengan wilayah kerja yang akan mengajukan insentif,” kata Dwi.

Dan terakhir, dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas (BB-DIP)