Dugaanku kata kawaja sendiri hampir tidak kita temukan asalnya dari rumpun-rumpun bahasa di Maluku semisal dari bahasa Tanah (bahasa asli Maluku) atau Nusantara lainnya, menurut akun @potert lawas di masa tersebut koja adalah istilah untuk para pendatang muslim dari daratan India.
Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untukmenentukan pilihan mereka dalam pemilu.
Dalam hukum pidana pemufakatan jahat terdiri dari berbagai bentuk atau corak. Hal itu tidak terlepas dari ajaran hukum pidana tentang delneming (penyertaan) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 56 KUH pidana.
Dalam hukum perdata, ada hak keperdataan yang melekat pada setiap orang selaku subyek hukum. Jika hak tersebut dilanggar, maka dia dapat menggunakan hak yang melekat pada dirinya untuk dapat bertindak atau berbuat sesuatu menurut hukum.
Penerapan protokol kesehatan sesuai pasal 5 beleid ini dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, Pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam semua tahapan Pemilihan.
Seperti diungkap pak walikota pada hari Minggu kemarin, perpanjangan masa PSBB akan diikuti dengan berlakunya sistem (Nomor Polisi) genap-ganjil untuk kendaraan pribadi. Harapannya, akan berdampak pada pengurangan jumlah kendaraan disana.
MASA pandemi Covid-19 ini ramai dengan kata yang bernama rapid test, di kutip dari halaman alodokter.com mengatakan Rapid test atau tes serologis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengambil sampel darah dari ujung jari.
Dalam konteksnya, pelanggaran jenis ini perlu dipastikan unsurnya, karena kebutuhan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai keadaan yang harus dilakukan.
Pemerintah pusat mesti menjamin dengan menyediakan koneksi internet yang lancar dan stabil, subsidi kuota, bantuan perangkat digital, dan peningkatan kapasitas digital juga meminimalisir ketimpangan akses di berbagai wilayah.
Dalam praktek hukum, kejahatan perbankan biasanya berafiliasi dengan berbagai tindak pidana, antara lain; korupsi, TPPU (kejahatan pencucian uang), tindak pidana mengenai transfer dana. Dan kejahatan perbankan bila berhubungan dengan pejabat atau pegawai