Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Kota Ambon, dan tiga kabupaten lainnya masing-masing Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sebagai daerah dengan status darurat bencana.
Ada lima Perusahaan/Rekanan yang mendaftar dan ikut proses lelang paket proyek Gedung Auditorium IAIN Ambon. Yaitu; PT. Kurnia Karya Sukses, PT. Kembar Jaya Abadi, PT. Karya Laksana Sejahtera Sukses, PT. Lasisco Haltim Raya, dan PT. Marsa Maiwa Lestari. Lima perusahaan ini ada yang beralamat di Kalimantan, Maluku dan Pulau Jawa.
DPRD Provinsi Maluku memastikan akan mendukung penundaan rencana pelaksanaan sekolah tatap muka di masa pendemi Covid-19, menyusul masih tingginya trend peningkatan kasus Covid-19 di Kota Ambon.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Kota Ambon meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk menghentikan mendagangkan atau menerapkan vaksin berbayar kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Maluku.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku melansir laporan terbaru yang menyebutkan selama dua hari, mulai dari tanggal 11 dan 12 Juli 2021, telah meninggal dunia sebanyak 5 pasien Covid-19 asal Kota Ambon dengan gelaja comorbid.
Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 262 Tahun 202. Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utama.
Kesiapan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran untuk menghadapi berbagai kemungkinan terus ditingkatkan. Salah satunya adalah ketersediaan tabung oksigen ukuran 1 meter kubik dan 6 meter kubik.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Karo Adpim) Setda Maluku Melkias M. Lohy membantah pemberitaan yang menyebutkan dirinya marah kepada petugas RSUD dr. M Haulussy, Ambon, dan menyebut dirinya sebagai tangan kanan (orang dekat) Gubernur Maluku Gubernur Maluku Murad Ismail.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program vaksinasi Covid-19 yang tengah dijalankan oleh Pemerintah sebagai upaya penanggulangan pandemi.
Tiga dari empat tersangka perkara tindak pidana korupsi anggaran pembebasan lahan Negeri Taiwir tahun 2015i akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (08/07/2021).