BERITABETA.COM, Jakarta – Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengajukan sejumlah program kegiatan dengan total nilai sebesar Rp7,8 Triliun untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Usulan ini disampaikan saat rapat koordinasi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (03/03/2020).

“Kami dari Indonesia bagian timur, terutama dari Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Menteri Bappenas yang akan memperhatikan proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan orang Indonesia Timur,” katanya.

Gubernur mengungkapkan, dari aspek pembangunan, Indonesia Timur sangat tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia Barat. Untuk itu, dirinya mengapresiasi jajaran Bappenas yang memberikan kesempatan untuk daerah mengajukan proyek-proyek strategis yang vital dan dibutuhkan dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pembangunan.

“Masalah yang harus diperhatikan misalnya pariwisata, transportasi, dan infrastruktur yang bisa menghubungkan sehingga setiap wilayah bisa terkoneksi dan sumber-sumber daya alam di sentra-sentra produksi bisa sampai ke tempat tujuan (pasar, red), termasuk ekspor. Jangan lagi sumberdaya kita di Indonesia Timur, justru ekspornya di Jawa karena alasan kita tidak punya pelabuhan besar, dan sebagainya,” ujarnya.

Saat rakor untuk sesi Indonesia Timur yang berlangsung di Kantor Bappenas tersebut, Gubernur Maluku diberikan kesempatan pertama dari lima provinsi lainnya (Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT dan NTB), untuk memperesentasikan usulan program kegiatan Provinsi Maluku pada RKP tahun 2021.

“Rakor hari ini adalah tindak lanjut pelaksanaan Kick Off  Penyusunan RKP tahun 2021 pada tanggal 24 Februari 2020 lalu di Jakarta, yang merupakan penjabaran RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) dan didalamnya terdapat 41 Proyek Prioritas Strategis/Major Project sebagai fokus dalam RKP,” jelasnya.

Sejumlah program/kegiatan Provinsi Maluku pada RKP Tahun 2021 itu, meliputi program pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang terintegrasi bertaraf Internasional (Pelabuhan Konteiner dan Perikanan Terpadu Tulehu-Waai),  kemudian, Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).

Selanjutnya, ada pula program Pengembangan Pariwisata Kepulauan Banda (rehabilitasi bangunan bersejarah, pengadaan moda transportasi wisata kepulauan, dan pengembangan bandara Banda) dan penyediaan air baku di daerah 3T, dan penanganan stunting. (BB-DIO)