BERITABETA.COM, Jakarta — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyoroti disparitas harga Bahan Pokok (Bapok) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Wilayah Indonesia Timur yang digelar di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan pada Jumat (16/5/2025).

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam paparannya mengungkapkan, disparitas harga bahan pokok antara Ibukota Daerah dengan wilayah terluar di Maluku cukup tinggi.

Hendrik mencontohkan, harga beras medium di Kota Ambon yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp. 13.500/kg. Sementara di daerah perbatasan seperti beberapa wilayah Kabupaten MBD, KKT, Aru dan Maluku Tenggara dijual dengan harga Rp. 23.000 hingga Rp. 30.000/kg.

“Begitu juga dengan gula yang dijual di Ambon seharga Rp. 18.500 (HET), dijual dengan kisaran yang sama dengan harga beras di wilayah perifer tersebut,” ungkap Hendrik Lewerissa.

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku ini mengemukakan, ada sejumlah tantangan ketahanan pangan di wilayah Kepulauan, terutama di Provinsi Maluku.

Dia menyebut, disparitas harga Bapok antar pulau yang cukup tinggi, fluktuasi harga Bapok yang tinggi akibat permintaan (demand) yang lebih besar dibandingkan penawaran (supply), ketersediaan Bapok bergantung pada pasokan dari daerah lain, distribusi Bapok menggunakan transportasi laut yang bergantung pada keadaan cuaca dan ketergantungan masyarakat terhadap beras SPHP.

Sebagai solusi atas masalah tersebut, dia menguraikan empat hal penting yang akan dipertimbangkan dengan serius di Maluku, yaitu perlu penyeragaman harga Bapok untuk daerah kepulauan melalui kebijakan bahan pangan pokok 1 harga di wilayah Provinsi Maluku.

Selain itu, subsidi transportasi dan distribusi bahan pangan pokok perlu ditingkatkan baik yang bersumber APBN maupun APBD, kerjasama aktif antara pusat, daerah, instansi vertical TNI/Polri dalam rangka menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat serta membentuk BUMD pangan dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga supply dan demand.

"Kami himbau kepada Pemerintah Pusat agar beras SPHP segera disalurkan kembali, serta perlu adanya penyesuaian HET Beras SPHP regional 3 yang mengatur HET beras SPHP di wilayah Maluku dan Papua," ujarnya.

Ia berujar, solusi jangka panjang untuk daerah-daerah di Timur Indonesia, untuk dapat mengubah posisi dari konsumen bahan pangan menjadi produsen.

“Kita tidak dapat terus menerus tergantung pada pasokan bahan pangan dari luar, kita punya kawasan lahan yang cukup luas, iklim yang berimbang antara curah hujan dan panas, dan tanah yang subur," pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi