BERITABETA, Ambon – Aksi protes atas anjloknya harga komoditas kopra terus dilakukan.   Pemerintah daerah diminta memperhatikan harga kopra yang terus mengalami penurunan, sehingga merugikan petani kecil.

Di Kota Ambon mahasiswa juga melakukan aksi demo serupa, bahkan menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit di Maluku.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Rakyat (Kopra), Selasa (4/12/2018) menggelar aksi  protes di Kantor Gubernur Maluku.

Dalam aksi tersebut mahasiswa juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit di Maluku.

Sebelumnya para mahasiswa sempat melakukan orasi di depan Pos Kota,  tepat pukul 10:45 Wit,  dan kemudian bergerak menuju  Kantor Gubernur Maluku untuk bertemu dengan Gubernur Said Assagaff.

Namun, mereka tidak dapat bertemu dengan orang nomor satu di  Maluku ini. Mahasiswa hanya ditemui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku, Elvis Pattiselanno dan Kabid Perhubungan Antar Lembaga Kesbangpol Maluku, R Latuperissa, karena gubernur sedang berada di luar daerah.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat  anggota Polsek Sirimau dan Polres Pulau Ambon dan Pp Lease.

Dikoordinir Sukiman Galela,  mahasiswa menuntut  Pemprov Maluku  peduli dengan persoalan  yang dihadapi petani kopra.

Menurut mereka, harga kopra semakin menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2017  kopra masih  dibeli dengan harga Rp. 11.000/kg.   Sedangkan disemester pertama tahun 2018,  harga kopra turun sampai Rp. 8000/kg di kalangan perusahaan dan Rp. 6000/kg di kalangan petani.

Memasuki semester akhir 2018, harga kopra  turun drastis hingga Rp. 2000/kg di kalangan petani, bahkan disalah satu desa di Buru Selatan,  kopra hanya dihargai Rp. 1000/kg.

Anjloknya  harga kopra  lanjut, lanjut Sukiman, sangat berpengaruh bagi  ekonomi petani kopra di daerah.

“Kami Aliansi Mahasiswa Koalisi Perjuangan Rakyat menuntut agar Pemprov  Maluku dapat melihat nasib petani kopra. Kita tolak kehadiran perkebunan kelapa sawit di Maluku,  dan kita harapkan pemerintah melalui Gubernur Maluku, Said Assagaff dapat bersikap tegas untuk melihat persoalan ekonomi petani kopra,” tegas dia.

Sementara itu, dalam tuntutannya, pendemo meminta agar Pemprov  Maluku  mendesak Pemerintah Pusat  untuk menaikan harga kopra.  Pemprov Maluku  juga  diminta untuk membuat regulasi  menanggulangi anjloknya harga kopra, dan menolak ekspansi perusahaan kelapa sawit dan tambang di Maluku.

“Jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka tunggulah kami di aksi berikutnya,” teriak mereka.

Menanggapi aksi tersebut, Kadis Perindag Maluku, Elvis Pattiselanno memberikan apresiasi terhadap kepedulian mahasiswa.

Menurut dia, anjloknya harga kopra ini  terjadi di beberapa provinsi, termasuk Maluku sebagai sentra penghasil kopra terbesar.

“Jadi perlu saya katakan, persoalan ini sudah kita sampaikan ke kementerian, kita koordinasikan dengan Surabaya, kami cari tau masalahnya dan terus melakukan koordinasi dengan pengambil keputusan baik pemerintah dan pihak swasta,” jelas dia.

Tuntutan aksi ini, lanjut dia,  akan disikapi dan ditindaklanjuti ke Gubernur Maluku. “Kita koordiansikan, dan tuntutan ini akan kita koordinasikan hingga ke pemerintah pusat,” pungkasnya (BB-DIA)