BERITABETA, Ambon – Infrastruktur dan kesehatan di Kei Besar, akan menjadi prioritas bagi Bupati Maluku Tenggara (Malra) terpilih Taher Hanubun (MTH) bersama Wakil Bupati Petrus Beruatwarin (PB) untuk masa bakti 2018-2013.

“Kami harus membangun jalan dan jembatan, air bersih dan kesehatan di Kei Besar agar terjadi pemerataan pembangunan serta pelayanan pemerintahan maupun pelayanan sosial,” katanya di Ambon, Kamis (01/11/2018).

Pasangan MTH – PB yang dilantik Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon pada 31 Oktober 2018 itu menindaklanjuti surat Mendagri Tjahjo Kumolo tertanggal 16 Oktober 2018 yang menginginkan pada tiga tahun kepemimpinan mereka masyarakat Kei Besar bisa menikmati pembangunan jalan, jembatan dan air bersih.

“Pastinya harus dibangun rumah sakit pratama di Kei Besar sehingga menangani penderita sebelum dirujuk ke Langgur, ibu kota kabupaten Malra,” ujarnya.

Karena itu, dia meminta dukungan semua komponen masyarakat Malra dimana saja berada agar berperan serta dalam mekanisme pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial.

“Pastinya, saya bertekad masyarakat di Kei Besar bisa menikmati pelayanan PLN terkait ketersediaan arus listrik, pelayanan kesehatan dan pemasokan air bersih,” kata Bupati.

Dia tidak mau sesumbar soal kepemimpinan periode 2018 – 2023 karena terpenting menyatukan semua kepentingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

“Saya tidak menginginkan masyarakat Malra harus `miskin` di tengah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dengan keunggulan komperatif di bidang kelautan dan perikanan serta pariwisata yang sebenarnya membutuhkan penanganan investor, baik dalam maupun luar negeri,” kata Bupati.

Gubernur Maluku, Said Assagaff menginginkan Kepala Daerah, baik Malra maupun Kota Tual yang dilantiknya di Ambon pada 31 Oktober 2018 agar melaksanakan kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka dengan merealisasikan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Malra maupun Kota Tual memiliki potensi SDA bernilai ekonomis, baik hayati laut maupun pariwisata yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan daerah lain di Tanah Air sehingga harus dioptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, tambahnya,  tidak perlu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, baik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malra maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual ada “dendam politik” sehingga menimbulkan gesekan, baik di pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan sosial. (BB/DIO)