BERITABETA.COM, Ambon – Kendala kelistrikan di wilayah operasi PT. PLN (Persero) UP3 Masohi, yang kerap menuai protes dari warga selaku konsumen, akhirnya  menjadi perhatian tiga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Maluku.

Mereka menyembangi kantor PT. PLN (Persero) UP3 Masohi untuk melakukan koordinasi terkait kondisi kelistrikan yang terjadi di wilayah tersebut.

Ketiganya masing-masing Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, didampingi dua  Anggota DPRD Malteng Fraksi PKS, Arman Mualo dan Musriadin Labahawa.

Lewat kunjungan tersebut, Uluputty bersama dua rekannya bertemu dengan pimpinan PT. PLN (PERSERO) UP3 Masohi, melakukan  konfirmasi menyampaikan persoalan pemadaman dan sejumlah kendala yang ditemukan di lapangan.

Usai agenda tersebut, Uluputty menjelaskan kepada media ini, dari hasil pertemuan tersebut terungkap sejumlah kendala  teknis yang dihadapi pihak PLN, terutama tergangungu aliran listrik disebabkan oleh faktor cuaca yang mengakibatkan banyak pohon yang tumbang dan mengganggu.

"Jadi, masyarakat juga harus perlu bekerjasama dalam membantu pemerintah untuk menjaga jarak tanaman atau pohon dengan jaringan PLN. Hal ini  yang menjadi keluhan dan disampaikan pihak PLN. Kalau sudah begini berarti ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap Uluputty.

Semnetara itu, Anggota DPRD Malteng Fraksi PKS, Arman Mualo, juga menyampaikan keluhan masyarakat telah terjadi gangguan, pasca penyambungan daya dari Masohi. Proses ini  banyak mengakibatkan terjadinya pemadaman.

"Keberlangsungannya sangat lama. Makanya kita telah berpikir  nantinya harus ada Perda yang mengatur tentang cara penanaman pohon oleh masyarakat.  Regulasi ini harus mudah dipahami masyarakat, sehingga jaringan kabel listrik milik PT PLN itu dapat terjaga," pungkas Mualo.

Senada dengan Mualo, Anggota DPRD Malteng Dapil Leihitu, Musriadin Labahawa juga meminta penjelasan, terkait keberadaan 6 dusun di wilayah Leihitu  yang selama ini juga mengalami pemadaman.

"Dalam satu pekan, sehari nyala, kemudian hari lainnya itu tidak nyala. Jadi saya meminta penjelasan dari PLN UP3 Masohi agar tidak menjadi keluhan berkepanjangan dari masyarakat," beber Labahawa.

Dalam pertemuan itu, pihak PT. PLN UP3 Masohi juga menjelaskan terkait kendala minimnya pasokan listrik diakibatkan oleh persoalan ketersedian mesin pembangkit. Persoalan kekurangan mesin ini memang sudah terjadi beberapa  tahun. Dan  belum ada pengadaan mesin baru oleh pemerintah.

Menyikapi hal ini, Saadiah Uluputty mengaku, informasi ini akan menjadi catatan yang akan disampaikan dirinya saat rapat Komisi VII DPR RI bersama mitra PLN,  semua ini dalam rangka bagaimana mengatasi overload dan perawatan mesin dalam operasional kedepan.

Menurutnya, masalah energi, terutama masalah elektrifikasi di Maluku memang terus didorong terutama terkait infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain energi, kata Uluputty, pihaknya akan terus berupaya untuk mendorong laju ekonomi pembangunan di Maluku dengan mendukung realisasi sejumlah program strategis Nasional, seperti Blok Masela dan juga Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang kini dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Pemerintah Pusat sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Kota Ambon, dan juga Maluku Tengah  serta sekitar Pulau Seram. Wilayah-wilayah ini  akan dijadikan sebagai daerah terintegrasi, sehingga nantinya persoalan kelistrikan sudah tidak boleh lagi menjadi masalah,"kata Uluputty.

Di beberapa Commercial Operation Date (COD), lanjut Uluputty, pemerintah dalam hal ini menteri ESDM telah menyampaikan planningnya, soal bagaimana listrik di Maluku termasuk wilayah operasional PT. PLN (Persero) UP3 Masohi yang membawahi sebanyak 18 sistem ini (BB-AZ)