BERITABETA.COM, Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengembangan kota Langgur, sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Pembahasan ini Dilakukan, menyusul ibukota Malra, berpindah ke Langgur, setelah Kota Tual, menjadi daerah otonom baru sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa mengatakan,  pemindahan ibukota mengakibatkan Kabupaten Malra,  harus kembali membangun sarana dan prasarana di Langgur.

"Sehubungan dengan itu, maka sesuai RPJMD 2018 hingga 2023 infrastruktur dasar perkotaan menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam periode pembangunan 2018 hingga 2023,"kata Lailosa, ketika memimpin Rakor di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/6/2022).

Dikatakan, pada tahun 2023 mendatang salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Malra diarahkan pada pengembangan dan penataan Kota Langgur.

Lailosa mengapresiasi kehadiran Bupati Malra, Thaher Hanubun dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malra di Rakor tersebut.

"Kehadiran pak Bupati Malra dan jajaran  merupakan satu upaya proaktif dari kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan tentunya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kami di Provinsi,"kata Lailosa, kepada awak media usai memimpin Rakor tersebut.

Ia menjelaskan, pihaknya  telah melakukan proses perencanaan bersama DPRD Provinsi Maluku dan pihak lain, sehingga aspirasi yang disampaikan Bupati Malra, dapat terwujud sesuai kemampuan Provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Sementara itu,  Bupati Malra, Thaher Hanubun juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Maluku  yang merespon surat mereka.

"Kami apresiasi Pemprov yang  diwakili Pak Kepala Bappeda dan anggota DPRD Provinsi  Maluku. Lebih khusus kami sampaikan terima kasih secara khusus kepada Bapak Gubernur Maluku,"kata Hanubun.

Dia mengaku,  selama ini dirinya intens berkooridnasi dengan Gubernur Maluku, bangun Malra kearah yang lebih baik.

"Keberhasilan pembangunan di Malra, Pak Gubernur selalu memberikan rekomendasi kepada saya. Dan saya jalan di kementerian-kementerian yang ada di Jakarta,"terangnya.

Soal kehadiran dirinya, bersama sejumlah pimpinan OPD, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengatakan, sejumlah pimpinan OPD yang hadir dalam rakor ini sebelumnya sudah melakukan persiapan dengan menyurati Gubernur Maluku, untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang pembangunan di Malra.

Apalagi, Kabupaten Malra sebagai salah satu  kabupaten tertua di Maluku yang berdiri 1953 dan telah memekarkan 4 kabupaten dan kota, harus mendapat perhatian serius.

"Alhamdulilah, Pak Anthon mewakili Pak Sekda, telah merespon aspirasi kami. Memang  Tahun 2022 ini pembangunan tidak signifikan di Langgur. Hanya sentuhan-sentuhan kecil saja. Apalagi, kami saat ini membangun dari Desa ke Kota. Alhamdulilah, desa atau Ohoi sudah mengalami peningkatan pembangunan,"paparnya.

Ia berharap kabupaten tertua ini kedepan bisa mendapat perhatian dari Pemprov Maluku  mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga jalan. Apalagi, bangun trotoar itu hubungannya dengan provinsi.

“Kita berharap 2023 itu Langgur dibangun sehingga indah dan damai,"harapnya.

"Kami mau menata jalan sementara itu jalan nasional. Ini agar Pemprov  koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional  (BPJN) agar drainase dan bahu jalan itu dikerjakan oleh BPJN Paling tidak kehadiran kami diperhatikan oleh Pemprov dan DPRD Maluku,"sambungnya (*)

Editor : Redaksi