BERITABETA.COM, Namlea – Wacana pemindahakan ibukota Provinsi Maluku kembali digulirkan. Kali ini pemuda adat Bupolo (Pulau Buru) meminta  Pemerintah Provinsi dibawah komando Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail agar dapat memindahkan ibukota Provinsi Maluku ke Pulau Buru.

“Bukan Makariki, tapi Ibukota Provinsi Maluku layak dipindahan ke Pulau Buru, tepatnya di Namlea. Pulau Buru berada di tengah-tengah Provinsi Maluku. Disini juga  terukir banyak sejarah bangsa,”kata Alvin Armando Wael salah seorang pemuda adat asal Petuanan Kayeli, kepada awak media di Namlea, Senin sore (5/7/2019).

Alvin yang juga putra mantan Raja Petuanan Kayeli ini mengatakan, Buru  yang disahkan secara resmi menjadi kabupaten melalui UU No 46 Thn 1999, sejak 19 tahun lalu, sudah cukup maju.

Kebangkitan Buru menjadi daerah otonom telah banyak terjadi pasang surut selama ini. Namun, kiprah kemajuan Kabupaten Buru cukup pesat, pembangunan  telah dirasakan hingga menjadi salah satu kabupaten cukup berkembang di Maluku.

“Kini periode kemajuan Kabupaten Buru mulai nampak tak lagi menjadi kabupaten merangkak,  namun menjadi kabupaten yang siap berjalan dan berlari dan bahkan bisa disetarakan dengan kabupaten yang maju di Provinsi Maluku,” ungkap Alvin mempromosikan Pulau Buru.

Dengan alasan ini, Alvin mengusulkan, bila pencanangan Gubernur Maluku tentang pemindahan Ibukota Provinsi Maluku ke Pulau Seram pada saat kampanye adalah langkah strategis untuk kemajuan Provinsi Maluku. Akan tetapi langkah strategis tersebut harus dipikir lebih matang dengan pertimbangan-pertimbangan mendasar lainnya.

Sebagai seorang anak adat Pulau Buru,  sungguh menjadi sebuah kehormatan apabila rencana pemindahan Ibukota Provinsi Maluku itu dialihkan ke  Kabupaten Buru.

“Banyak alasan yang mendukung. Selain letaknya strategis, akses transportasi disini sudah mulai berkembang.  Sudah ada pelabuhan dan Bandara yang memadai. Letaknya cukup sangat strategis antara Laut Banda di selatan dan Laut Seram di utara, dan di barat ada Pulau Ambon. Ini tentunya  memberikan keuntungan luar biasa bagi Provinsi Maluku,” ulasnya dengan semangat.

 Untuk itu, Alvin yakin, jika Gubernur  Maluku Murad Ismail berani menempatkan Pulau Buru dalam agenda prioritas Pemprov Maluku dan merencanakan pemindahan Ibukota Provinsi Maluku,  maka dukungan akan mengalir dari sejumlah pihak. Terutama,  semua stokholder di Kabupaten Buru, masyarakat  kecil, hingga pemangku adat.

Alvin mengaku menjadi hal demikian, karena berkaca pada masa lampau,  dimana para datuk dan orang tuanya juga pernah melakukan hal yang sama dengan  menghibahkan lahan kurang lebih 100.000 Ha untuk dijadikan pemukiman dari 12.000 imigran asal Pulau Jawa.

“Ini menjadi alasan mendasar dan telah membuktikan kalau Buru  adalah negeri yg ramah untuk siapa saja. Jika pencanangan itu dialihkan ke Buru sudah tentu sebagai anak adat sangat optimis para pemangku adat di setiap petuanan akan menghibahkan lahan untuk pembangunan Ibukota,” tandasnya penuh semangat (BB-DUL)