BERITABETA.COM, Ambon - Pasca bentrok antara warga Ori dan Kariuw, Ketua Paguyuban Negeri Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Piter Pattiwailapia menemui Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M.Hum. 

Pertemuan yang ikut dihadiri Wakapolda, Irwasda,  Karo Ops, Direktur Intelkam,Direktur Binmas, Kabid Propam dan Kabid Humas Polda Maluku ini berlangsung di ruang transit Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (26/1/2022). 

Kedatangan Ketua Paguyuban Kariuw tidak sendiri,  Ia didampingi Samuel Yori Rajawane dan Max Takaria, anak adat Negeri Kariuw. 

Piter mengaku sangat menyesal dengan kejadian tersebut. Sebagai anak adat Kariuw, dirinya meminta ada jaminan hukum dari aparat kepolisian 

"Kami meminta agar aparat keamanan bisa mengawal masyarakat kembali ke rumah masing-masing," harapnya. 

Hal senada juga disampaikan  Samuel agar  ada perlindungan keamanan dari Polda Maluku. Dirinya berharap  para pengungsi bisa dipulangkan kembali dengan jaminan keamanan. 

"Berbicara tentang masalah tanah adat kami bersedia duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut. Kami berharap Polda Maluku dapat mengusut aktor dibalik permasalahan kejadian tersebut," pintanya. 

Di tempat yang sama, Kapolda Maluku menyampaikan rasa prihatin dengan kejadian tersebut. Ia mengaku Polri telah mengambil langkah cepat, dalam hal ini berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, serta Satuan Brimob Polda Maluku, maupun unsur TNI dalam membackup kejadian itu. 

Dirinya mengatakan pendekatan keamanan dengan tokoh adat menjadi harapan bersama sehingga tidak terjadi konflik lanjutan. Mengingat anggota Polri di lapangan tidak mungkin membackup satu-persatu masyarakat. 

"Diharapkan agar akar permasalah sengketa tanah yang terjadi dapat diselesaikan terlebih dahulu, sehingga tidak terulang kembali kejadian demikian, mengingat Polresta Ambon telah menangani masalah yang sama berulangkali," ujarnya. 

Orang nomor 1 Polda Maluku ini menghimbau masyarakat, tokoh adat untuk bisa bekerja sama dalam menangani masih beredarnya senjata-senjata organik di tangan masyarakat. 

"Keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama, mengingat konflik tersebut bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga anggota kami yang mana juga menjadi korban," tuturnya. 

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu mengaku permasalahan tersebut kini menjadi atensi untuk diselesaikan secara bersama-sama.  

"Tetap kita respon dengan baik, selalu berfikir optimis, mengingat konflik masalah tanah harus dengan duduk bersama dalam mendiskusikanya dan mengambil solusi melalui produk hukum yang dituangkan dalam surat. Penyelesaian harus melibatkan semua stakeholder yang ada dalam hal ini BPN dan unsur terkait dan dituangkan secara hukum yang ada dan dapat diterima oleh kedua belah pihak," jelasnya. 

"Rapat awal telah kami laksanakan dalam rangka penempatan Pos pada perbatasan daerah tersebut, yang mana akan dikoordinasikan lanjut dengan TNI dan stakeholder yang ada guna mencapai situasi aman dan kondusif," katanya.

Pimpinan DPRD Maluku

Sebelumnya,  tiga pimpinan  DPRD Provinsi Maluku dipimpin Ketua  Lucky Wattimury, juga menemui Kapolda Maluku untuk meminta penjelasan terkait bentrokan yang terjadi antara warga Desa Ori dan Kariuw.  Lucky  didampingi Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, dan Melkianus Sairdekut.  

"Tadi bapak Kapolda sudah memberikan penjelasan kepada Ketua dan sejumlah anggota DPRD Maluku yang datang siang ini," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Rum Ohoirat, Rabu (26/1/2022). 

Dari pertemuan tersebut, Rum mengaku sejumlah kesepakatan telah diambil. Satu diantaranya menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu sesat yang berkeliaran di media sosial. 

"Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dan menjaga situasi agar tetap kondusif," pintanya. 

Dalam pertemuan tersebut, juru bicara Polda Maluku ini juga mengaku pihaknya telah sepakat untuk mendirikan tenda-tenda pengungsian dan dapur umum.  Polda Maluku menghimbau warga yang masih mengungsi agar dapat kembali. Seluruh keamanan dan kebutuhan hidup akan ditanggung oleh Pemerintah. 

"Masyarakat juga diminta untuk dapat membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Karena keamanan bukan saja tanggung jawab polisi atau TNI, tetapi tanggung jawab bersama," sebutnya. 

Polda Maluku juga mengimbau warga untuk tidak menyebarluaskan foto dan video terkait kondisi bentrok di sana. Sebab, hal itu hanya untuk memperkeruh suasana. 

"Serahkan semua kepada aparat kepolisian, dan jangan percaya dengan isu hoax yang diedarkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang tidak suka melihat kedamaian," pintanya (*)

Pewarta : Febby Sahupala