KPUD Maluku Usulkan Rp2,7 Miliar untuk Pentahapan Pemilu Non Pemilihan
BERITABETA.COM, Ambon — Komisi Pemilihan Umum Daerah [KPUD] Maluku mengusulkan sebanyak Rp2,7 miliar kepada DPRD Provinsi Maluku untuk mendanai rencana kegiatan pentahapan pemilu serentak 2024 non pemilihan.
Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra kepada wartawan di Ambon, Rabu (26/01/2022) mengaku, sangat menyetujui besaran anggaran yang diusulkan KPUD Maluku tersebut.
"Usulan anggaran untuk membiayai berbagai kegiatan yang sifatnya non pemilihan ini telah disampaikan secara resmi ke DPRD dan prinsipnya kami menyetujuinya," ungkap Amir Rumra.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] itu membeberkan, persetujuan komisi ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi DPRD setelah dilakukan rapat bersama dengan BPKAD, Kesbangpol, Karo Pemerintahan dan KPU provinsi Maluku.
"Jadi kami menyampaikan secara teknis silahkan. Kami tidak mau tahu sebab pada intinya rapat paripurna telah menyetujui hal itu dan tidak ada alasan untuk dipangkas," bebernya.
Dia juga mengungkapkan, total anggaran untuk kebutuan Pemelihan Umum [Pemilu] serentak 2024, mulai dari Pemilihan Presiden [Pilpres], Pilkada [Pemilihan Kepala Daerah] dan legeslatif di tingkat kabupaten/kota mencapai Rp187 miliar.
Menurutnya, persoalan anggaran juga harus diantisipasi karena dikhawatirkan akan mempengaruhi tahapan Pileg dan Pilkada yang digelar bersamaan pada 2024.
"Komisi juga menjadwalkan pelaksanaan rapat dengan semua anggota dan pimpinan KPU maupun Sekda dari semua kabupaten dan kota di Maluku, sebab sistem pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya," pungkasnya (BB)
Editor : Redaksi