Beberapa pemuda asal Saparua saat bertatap muka dengan anggota DPRD Provinsi Maluku meminta untuk diakomodirnya proyek perbaikan jalan di Kota Saparua. (FOTO : BEIRTABETA.COM)
Beberapa pemuda asal Saparua saat bertatap muka dengan anggota DPRD Provinsi Maluku meminta untuk diakomodirnya proyek perbaikan jalan di Kota Saparua. (FOTO : BEIRTABETA.COM)

BERITABETA.COM, Ambon – Rencana perbaikan jalan di Kota Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pada tahun 2019 ini terus menjadi sorotan sejumlah pihak. Beberapa pemuda asal Saparua mengaku berang atas informasi perbaikan jalan di kota Saparua yang belakangan mulai dihembuskan para politisi.  Mereka meminta para politisi untuk tidak mengambil untung dari rencana pemerintah untuk menjalankan proyek perbaikan jalan tersebut.

“Jangan kemudian upaya kami selama ini lalu dimanfaatkan sebagai komoditas politik pada momentum politik ini. Penetapan proyek perbaikan jalan di Saparua itu murni merupakan upaya kami dari beberapa pemuda asal Saparua, bukan ide dari politisi, ” kata Fransisco Anakotta, salah seorang tokoh pemuda kepada beritabeta.com di Ambon, Sabtu (6/4/2019).

Menurut Anakotta, kerusakan jalan di kota Saparua itu mulai disuarakan sejak 30 Agustus 2018 silam. Melalui media sosial anak-anak Saparua menyuarakan hal ini.

“Atas kondisi ini saya dan beberapa teman kemudian mencoba melakukan pertemuan dengan Kepala Binamarga Dinas PU Provinsi Maluku. Pertemuan ini lalu dijanjikan perbaikan 2 km jalan di Saparua akan menjadi prioritas,” ungkap dia.

Dia menjelaskan, loby atas proyek perbaikan jalan di Saparua dilakukan bukan saja dengan instansi terkait. Dia dan beberapa teman antaranya, Johan Titaley, Leo Malissa, Jojo Sipahelut, Yan de Fretes, Ongen Ririnama dan Ongen Pasanea yang bertemu dengan Ketua DPRD Maluku saat itu.

Bertemu dengan dua anggota DPRD yang juga putra Saparua Julius P dan Lutfi Sanaky.

“Setelah ketemu,  kami dijanjikan untuk balik ke DPRD Maluku jika waktu pembahasan APBD Tahun 2019 mulai dilakukan. Alasannya agar keluhan kami bisa diakomodir,” jelasnya.

Dari janji itu, kata Anakotta, akhirnya mereka sepakat untuk balik lagi. Dan pada  tanggal 24 November 2018 mereka dibritahukan oleh staf di DPRD bahwa   pembahasan APBD 2019 di DPRD Maluku sudah dilakukan.  “Kami lantas kembali lagi untuk menagih janji tersebut. Tapi  ternyata proses pembahasan untuk proyek jalan di Saparua tidak dimasukan dalam APBD 2019,”bebernya.

Akhirnya, kata Anakotta, mereka  bertemu dengan Anggota DPRD Maluku dari partai Hanura  Julius Pattipeiluhu dan beliau menerima dan mendengar keluhan mereka. Dari pertemuan itu dijelaskan bahwa sudah terlambat tidak mungkin lagi proyek perbaikan jalan itu dapat dimasukkan ke dalam APBD.

“Esoknya kami kembali lagi ke DPRD dan meminta agar proyek perbaikan jalan di Saparua dapat diakomodir mengingat di tahun 2019 ada dua momen keagamaan yang  akan dilangsungkan di Saparua,”jelasnya.

Dia mengatakan, dua alasan itu pertama Saparua akan menjadi  tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Malteng di Negeri Siri Sori Islam dan juga momen Pesparawi tingkat kecamatan.

Dari alasan ini, lanjutnya, kemudian anggota DPRD Maluku Julius Pattipeluhu berkordinasi dengan Kadis PU dan dibijaki untuk dianggarkan kurang lebih Rp. 1 miliar untuk perbaikan jalan di Saparua. “Saat itu, pak Lutfi Sanaky ikut mensuport kami,” katanya

Selain menjelaskan proses terwujudnya proyek perbaikan jalan di Kota Saparua, Anakotta juga menegaskan, dari hasil koordinasi dengan instansi terkait, pihaknya memperoleh informasi resmi, bahwa ternyata di Pulau Saparua itu, hanya terdapat 3 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi. Sementara sisanya adalah ruas jalan dengan status jalan kabupaten.

Ia menambahkan, yang berstatus jalan provinsi itu adalah ruas jalan Haria – Saparua sepanjang 5,41 KM, kemudian Saparua – Itawaka sepanjang 13,4 KM dan ruas jalan simpang Pia menuju Negeri Kulur sepanjang 16,67 KM. “Ini artinya sisa ruas jalan yang lain masuk sebagai jalan kabupaten dan menjadi  tanggungjawab pemerintah kabupaten,” tandasnya.

Atas informasi ini, Anakotta yang juga pemuda asal Saparua ini meminta, agar seluruh politisi yang berasal dari Saparua, untuk  tidak sesumbar  memberikan informasi terkait proyek perbaikan jalan di Saparua ke publik. Sebab, tindakan –tindakan itu tak lain hanya sebagai bentuk manuver untuk memberikan pesan kepada warga di Pulau Saparua, bahwa mereka telah bekerja untuk kepentingan orang banyak.

“Saya minta stop pencitraan, baik politisi di Karpan maupun di DPRD Malteng. Mereka tidak pantas menjual isu ini sebagai komoditas politik. Kalau bukan kami yang menyurakan  tidak mungkin ada proyek disana.  Dan   ini murni dorongan dari kami,” tandasnya (BB-DIO)