BERITABETA, Ambon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1 miliar untuk penertiban gunung botak. Dana ini bersumber dari  dari Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) Perubahan.

“Kita sudah siapkan Rp, 1 miliar untuk penertiban kawasan penambangan di Gunung Botak,” ujar Wakil Gubernur Zeth Sahuburua kepada wartawan di Ambon, Sabtu (13/10/2018).

Sahuburua menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukan untuk seluruh kegiatan mulai dari bulan Oktober sampai Desember 2018.

“Harapan kita, di bulan Desember tidak ada lagi aktifitas apapun di Gunung Botak,”katanya.

Pemprov Maluku beberapa waktu lalu telah membentuk tim gabungan untuk menertibkan kawasan Gunung Botak dari segala aktifitas. Tim ini terdiri dari TNI dan Polri dan Kejaksaan.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Maluku, Said Assagaff memimpin rapat terbatas yang dihadiri Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Triono Hartanto, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Brigjen (TNI) Khairully. Sedangkan Pangdam XVI/ Pattimura diwakili Asintel Kasdam XVI/Pattimura Kolonel (Inf) R. Suranto dan Karo Ops Kasdam XVI/Pattimura Kol (Inf) Ali Aminudin, dan Dantamal Ambon diwakili Wakil Dantamal IX Ambon Kol (Marinir) Supriyono.

Rapat yang berlangsung selama dua (2) jam di ruang rapat Gubernur Maluku, Selasa 18 September 2018.  Selain membahas persoalan Gunung Botak, rapat itu juga membahas tentang kesiapan Penyelenggaraan Pesparani I Tingkat Nasional yang akan berlangsung di Maluku.

“Kita hidupkan kembali pos keamanan TNI-Polri di Gunung Botak,” ujar Assagaff saat itu.

Menurutnya, sebagai penanggung jawab keamanan, maka kepolisian yang akan menangani masalah keamanan sementara TNI akan mem-backup. “TNI siap back-up biar polisi sebagai keamanan,”katanya.

Gubernur Maluku  menginginkan keberadaan pos gabungan pengamanan di kawasan Gunung Botak harus permanen dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

“Saya kira harus permanen sekitar satu tahun atau lebih. Jangan dua atau tiga  bulan saja karena ditakutkan para penambang illegal dan peredaran bahan-bahan berbahaya akan terus berlangsung,” terangnya.

Menurutnya, penanganan persoalan Gunung Botak harus disikapi secara cepat dan tegas karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak luas, sehingga pembentukan pos gabungan sangat penting dilakukan.

“Kalau bisa mulai minggu-minggu depan ini sudah bisa diaktifkan. Untuk anggaran akan dialokasikan oleh pemerintah daerah Maluku,” pintanya. (BB/DIO)