BERITABETA.COM, Ambon – SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Papua dan Maluku, bersama mitranya Yayasan Kitong Bisa, melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang ekonomi secara virtual pada Selasa (17/11/2020).

Kegiatan ini digelar dengan mengusung tema “Mengangkat produk – produk UMKM untuk mempersiapkan kemandirian vendor-vendor lokal wilayah Papua dan Maluku Tahun 2020”.

Humas SKK Migas Pamalut dalam rilisnya menjelaskan, pelaksanaan seminar virtual ini sebagai bentuk dukungan dari perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku untuk mendorong kemandirian produk UMKM lokal.

Dengan target, kedepannya, vendor-vendor lokal dapat semakin berkembang dan berkompetisi secara positif, dan pada akhirnya dapat berpartisipasi dalam kegiatan hulu migas dengan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA) yang dimiliki.

Kegiatan ini menghadirkan 4 pembicara utama masing-masing, Kepala SKK Migas, Dwi Soejipto; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arifin Tasrif; Menteri Koperasi dan UKM RI, yang diwakili oleh Deputi Pengembangan SDM Kemenko & UKM, Arif Rahma Hakim; serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional,  Letjen TNI Doni Munardo.

Selain itu juga turut hadir dan memberi motivasi serta berbagi ilmu. Dilanjutkan dengan materi dari 10 orang pembicara ahli, baik akademisi, praktisi UMKM, termasuk Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Bapak A. Rinto Pudyantoro.

Tercatat ada lebih dari 500 orang peserta telah turut mengambil bagian dengan penuh antusias dalam kegiatan web seminar ini. Para peserta terdiri dari pelaku UMKM, masyarakat umum, aparatur sipil Negara, juga pelajar dan mahasiswa di Papua dan Maluku, serta daerah lainnya di Indonesia. Kegiatan tersebut juga telah disaksikan oleh 751 permirsa melalui tayangan live dan rekaman pada tautan youtube dan facebook milik Universitas Advent Indonesia.

Kepala SKK Migas, Dwi Soejipto dalam sambutannya membuka acara web seminar menyampaikan bahwa SKK Migas bersama KKKS selain melakukan kegiatan rutin operasi hulu migas, juga melakukan sejumlah Program Pengembangan Masyarakat (PPM), yang dibagi dalam 5 bidang yaitu: pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dan ekonomi.

“Program pengembangan masyarakat tersebut, tidak dapat mengantikan peran dan fungsi pemberdayaan – pemberdayaan masyarakat yang terus dilakukan oleh Kementerian / Lembaga serta pemerintah daerah namun kita tetap mendukung, tentunya pada sektor migas seperti saat ini,” tandasnya.

Sebagai penggerak roda perekonomian nasional, SKK Migas menerapkan kebijakan berupa: penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri, pelonggaran perpajakan, dan fleksibilitas fiscal term untuk meningkatkan daya tarik investasi migas.

“Sejalan dengan kebijakan tersebut Industri Hulu Migas pada Juni 2020 yang lalu, telah menyusun sebuah rencana strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 dengan target utama yaitu: mencapai produksi 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030, mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dari kegiatan hulu migas, dan memastikan keberlanjutan lingkungan,” terang Dwi Soejipto.

Program pengembangan masyarakat ini adalah salah satu aplikasi dari tujuan mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dari kegiatan hulu migas. SKK Migas bersama KKKS senantiasa berkomitmen terhadap peningkatan kontribusi dalam negeri, baik berupa tenaga kerja lokal maupun vendor lokal. Namun diharapkan tenaga kerja maupun vendor lokal tersebut harus memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan dan standar hulu migas internasional.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam sambutannya mengharapkan bahwa KKKS di Papua dan Maluku dapat membantu masyarakat dan UMKM melalui dana CSR untuk mengembangkan kapasitas putra-putri lokal Papua dan Maluku.

Tasrif menyatakan perlunya sosialisasi yang terus-menerus dilakukan agar terjadi penyampaian informasi yang berimbang tentang kegiatan-kegiatan hulu migas. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga menjadi kunci agar UMKM di Papua dan Maluku dapat menjadi komptetitif dan produknya dapat bersaing secara nasional.

Sementara Kepala BNPB RI sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional,  Letjen TNI Doni Munardo dalam paparannya menyampaikan materi mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup, dan bersaing di ranah internasional.

Ia mencontohkan potensi perikanan di Blok Masela, harusnya dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat, sehingga jika suatu saat nanti tidak ada lagi potensi migas di daerah tersebut, masyarakat dapat tetap hidup mandiri tanpa bergantung pada perusahaan migas.

“Saya yakin UMKM kita, dalam kondisi pandemi ini tetap bisa produktif. Tetap bisa memberikan andil dengan cara mengoptimalkan potensi lokal,” ungkapnya.

Arif Rahma Hakim, Deputi Pengembangan SDM Kemenko & UKM yang hadir mewakili Menteri Koperasi dan UKM RI, memberikan apresiasi dengan adanya kegiatan web seminar yang menurut beliau sangat bermanfaat. Hal ini menurutnya, merupakan bukti keterlibatan dan dukungan dari pemerintah kepada para pelaku koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil.

Dukungan dari Kementrian Koperasi dan UKM sendiri menurutnya dapat dirincikan dalam enam strageis pengembangan UMKM berupa perluasan akses pasar di wilayah Timur,  meningkatkan daya saing produk lokal, era pasar digital.

Kemudian, pengembangan kewirausahaan dengan membentuk koperasi – koperasi di berbagai sektor, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahaan dan kesempatan untuk memulai usaha serta membuka jaringan untuk memudahkan koordinasi pada setiap sektor.

Webinar ini berlangsung dalam tiga sesi, dengan pembahasan mengenai perjuangan UMKM untuk tetap produktif di tegah pandemi; Kekayaan sumber daya alam Indonesia, baik pertanian, kehutanan dan kelautan yang dapat dijadikan produk UMKM; serta inovasi dan evolusi program-program UMKM untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat dari masa ke masa (BB-DIO)