BERITABETA, Ambon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membentuk tim untuk bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan – RB), Syafruddin. Tim ini akan menghadap Menpan -RB untuk mempertanyakan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Maluku.

Tim ini dibentuk dalam rapat bersama yang  dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, Sekda Maluku Hamin Bin Thahir dan  dihadiri sejumlah kepala daerah di Maluku.

Mereka diantaranya Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Walikota Tual, Adam Rahayaan, Bupati Seram Bagian Timur, Mukti Keliobas, Bupati Buru Selatan, Tagop Soulissa, Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Timotius Akerina, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muin Sogalrey, sejumlah Ketua DPRD kabupaten/kota, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se -Maluku.

“Rapat hari ini kita menyepakati pembentukan tim untuk bertemu Menteri PAN-RB, untuk membicarakan secara khusus hasil seleksi CPNS di provinsi Maluku,” kata Wagub Maluku, Zeth Sahuburua, di Ambon, Jumat (09/11/2018)

Ia mengatakan, hasil pertemuan yang dilakukan hari ini bersama Bupati dan Wali Kota se- Maluku, menyatakan hasil penerimaan CPNS pada 2018 secara keseluruhan sangat memprihatinkan.

Seluruh masukan yang disampaikan para Bupati dan Wali Kota umunya terkait nilai ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat bagi CPNS yang terlalu tinggi.

Dalam seleksi tersebut ada tiga tes yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai 143, Tes Intelejensi Umum (TIU) 80 dan nilai 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan waktu tes 90 menit.

“Dari hasil tersebut jika ada dua kategori yang baik dari tiga kriteria yang ditetapkan, satu tes nilai kurang atau tidak mencapai nilai ambang batas, maka peserta dinyatakan tidak lulus. Ini yang harus kita bicarakan bersama, yakni meminta pertimbangan ulang dari Presiden, Wapres dan Menpan-RB,” katanya.

Wagub mengatakan, pihaknya sepakat membentuk tim untuk bertemu Menpan – RB dan jika diperkenankan dapat bertemu Presiden atau Wapres.

“Saya kira kita mempunyai kewajiban, tidak boleh saling menyalahkan tetapi bagaimana kita mencari jalan keluar yang terbaik, demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Ia mengakui, jika hal ini dibiarkan maka anak Maluku lulusan perguruan tinggi, tidak akan mendapat kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

“Masalah ini bukan hanya dihadapi masyarakat Maluku, tetapi seluruh provinsi. Hal ini harus diperjuangkan untuk mendapatkan porsi yang sama di pemerintahan, karena kualitas anak Maluku juga tidak kalah dengan provinsi lain di Indonesia, tandas Wagub (BB-DIO)