Sejumlah pihak terkait telah dan akan dimintai keterangan lebih lanjut oleh Tim Penyelidik Kejari Ambon. Sebab ditengarai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2020 yang dikelola pihak terkait di lingkungan Gedung DPRD Kota Ambon ini sarat masalah.
Pansus LKPJ DPRD Maluku hanya mengembalikan LKPJ Gubernur untuk diperibaiki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Kita harus punya pegangan data terkait realisasi APBD dan APBN terutama DAK tahun 2020. Rapat ini tujuannya untuk kita koordinasi dan rekonsiliasi kembali data-data yang sudah (direalisasi)
Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD Maluku menggelar paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.
Pemkot Tual di bawah pimpinan Walikota Adam Rahayaan, S.Ag dan Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, SH menunjukan prestasi barunya sebagai daerah kota/kabupaten pertama di Maluku yang lebih awal merampungkan APBD tahun 2020