DPRD Kabupaten Buru mendesak pihak kepolisian agar dapat menindak pangkalan pihak pangkalan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sengaja menimbun minyak tanah di Kota Namlea. Aksi ini dinilai telah merugikan sehingga terjadi kelangkaan minyak tanah di Kota Namlea.
Gara-gara tidak ada satupun anggota dewan yang dapat ditemui, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Namlea, menuding 25 wakil rakyat di DPRD Buru munafik. Para wakil rakyat itu dituding lebih mementingkan kepentingan proyek dan perut dari para kepentingan rakyat.
Pernyataan bos PT Pemalut Utama Group, Arnis Kapitan alias Ko Hai yang menolak ganti rugi uang negara sebesar Rp. 500 juta berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kini mendapat respon dari DPRD Kabupaten Buru.
Bos PT Pambers, Lee Hyun Shin pemilik perusahan perkebunan karet di Desa Waegernangan, Kecamatan Lolongquba, Kabupaten Buru benar-benar bikin Komisi II DPRD Buru naik pitam.
Tidak ingin terseret jerat hukum, DPRD Buru menolak pembiayaan untuk pembayaran hutang proyek siluman RSUD Namlea senilai Rp. 20 milyar lebih yang hendak dilakukan eksekutif dalam batang tubuh APBD TA 2021 nanti.
Dalam Paripurna Masa Sidang III tahun Sidang 2020 yang berlangsung secara internal tanpa dihadiri pihak eksekutif dan Forkopimda, DPRD setempat begitu ketat menerapkan protokol kesehatan, Kamis (15/10/2020).
Fraksi Bupolo di DPRD Kabupaten Buru menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (RAPBD-P) 2020 dengan cara tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD.
Informasi yang beredar luas di dunia maya bahwa nyaris terjadi adu jotos antara Naldi Wally Dari Partai Gerinda dengan Ketua Ketua DPRD Buru M Rum Soplestuny, teranyata diklarifikasi sebagai info hoaks.
Aktivis IMM, Wahyu Priyanto Achmad membantah kalau pernah menyebut Pasein 23 Maluku (02 Buru) , berinisial FN pernah melakukan kontak dengan kalangan di DPRD Kabupaten Buru.
Tiga pimpinan DPRD Kabupaten Buru, M. Roem Soplestunny SE sebagai Ketua (Partai Golkar), Dali Fahrul Syarifudin S.Kom sebagai Wakil Ketua (PPP) dan Djalil Mukaddar SP, sebagai Wakil Ketua (PKB), periode 2019-2024 telah ditetapkan dalam sidang paripurna, Jumat (25/6/2019)