Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy meninjau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Ambon.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy menyerahkan Dokumen Rencana Induk (Masterplan) pengembangan dan penataan kawasan Banda Neira dan sekitarnya untuk tahun 2025-2045 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bakal turun tangan untuk menertibkan para pedagang yang berjualan di badan jalan Pasar Mardika, Kota Ambon.
Sebanyak 1.222 desa/kelurahan pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) pembentukan koperasi merah putih.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa resmi teken perjanjian penyertaan modal dan perjanjian pemegang saham dalam rangka Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT. Bank Maluku Malut dengan PT. Bank DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyoroti disparitas harga Bahan Pokok (Bapok) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Wilayah Indonesia Timur yang digelar di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan pada Jumat (16/5/2025).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar upacara peringatan Hari Pattimura ke-208 tahun di Lapangan Pattimura, Saparua, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis (15/5/2025).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengungkapkan, Provinsi Maluku terdiri dari 1.422 pulau dengan total wilayah 712.479,69 km2, yang terdiri dari 92,4% lautan dan 7,6% daratan, dengan dibagi dalam wilayah administrasi 9 Kabupaten dan 2 Kota.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa resmi mencanangkan Gerakan Sekolah Menanam sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan laju inflasi di daerah ini.
Banyak masalah yang menjadi tanggungjawabnya. Mulai dari masalah kemiskinan yang akut, hutang daerah yang melilit hingga potensi alam Maluku yang belum terkelola dengan maksimal.