Keberadaan Ambon New Port kedepan dapat menjadi langkah awal sekaligus pintu masuk bagi Pempus untuk memekarkan DOB yaitu Kabupaten Kepulauan Ambon yang meliputi wilayah Kecamatan Jazirah Leihitu dan Salahutu, Maluku Tengah.
Pelabuhan Baru Ambon akan diintegrasikan dengan pusat kegiatan perikanan, termasuk dirancang untuk mewujudkan Provinsi Maluku menjadi LIN.
Sejak adanya kebijakan Pemerintah Pusat meloloskan beberapa program nasional termasuk Lumbung Ikan Nasional (LIN) tiba-tiba muncul berbagai aksi penolakan. Padahal, sadar atau tidak, LIN menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku ke depan.
Komponen pemuda dan mashasiswa asal Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku menyatakan menolak rencana Pemerintah Pusat (Pempus) menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kembali meyampaikan komitmennya untuk mewujudkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). LIN bukan sekedar wacana, namun realistis untuk diimplementasikan dengan program nyata.
Sambutan positif dari Pemprov Maluku ini, menyusul datangnya tim dari Kemenkomarves dan Sekretariat Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat proses penyelesaian beberapa aspek terkait LIM yang diperlukan, Selasa (11/8/2020).
Kabar baik ini, menyusul kepastian salah salah satu Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, yang dijadwalkan akan datang ke Provinsi Maluku bersama rombongan, Selasa (11/8/20).
Meskipun di tengah masa pendemi Covid-19, Gubernur Maluku, Murad Ismail, terus bekerja memperjuangkan hak-hak daerah Maluku di Pemerintah Pusat, salah satunya mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, merespon positif.
BERITABETA.COM, Ambon – Sikap keras Gubernur Maluku, Murad Ismail, terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, bukan tanpa alasan. Selain janji Pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) sejak tahun 2010 tak kunjung terealisasi dalam bentuk regulasi dan program kebijakan, juga karena Susi dianggap telah membohongi rakyat Maluku. “Di depan paripurna istimewa […]