Puluhan tenaga kerja lokal di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Provinsi Maluku ramai-ramai memilih hengkang [mundur] dari PT Bureau Geophysical Prospecting [BGP] Indonesia.
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia [SBSI] Provinsi Maluku mendatangi Kantor DPRD Maluku di kawasan Karang Panjang [Karpan] Ambon, Senin (15/8/2022).
Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku Tengah Andi Munaswir meminta Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku untuk memperhatikan nasib guru kontrak di daerah ini.
Tak bisa dipungkiri bahwa upah merupakan hal yang sensitif di kalangan pengusaha, pemerintah, dan buruh. Sulit untuk memuaskan ketiga pihak tersebut dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang harusnya sudah dieksekusi 21 November 2021.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diingatkan untuk tidak menurunkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun seperti dikutip beritabeta.com dari Antara, Minggu (21/11/2021).