BERITABETA.COM, Jakarta – Pemerintah menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021. Keputusan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri 712/2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama periode 24 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang.

Kebijakan PPKM level 3 itu diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, untuk mengantisipasi peningkatan kasus selama periode libur Natal dan tahun baru.

Pemerintah pun melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan libur akhir tahun, yang diumumkan melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021.

Jika ada PNS yang melanggar, hukumannya bukan lagi sanksi teguran, tapi bisa mengarah kepada pemecatan.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengubah penilaian kinerja PNS mulai tahun depan. Penilaian yang awalnya dilakukan secara sistematis oleh pejabat penilai, saat ini akan diubah menjadi hasil dari kinerja pegawai tersebut.

Perubahan itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2019 yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8Ttahun 2021.

"Manajemen kinerja yang berorientasi pada PP 30 tahun 2019 memuat satu rangkaian penilaian kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, tindak lanjut penilaian kinerja, sampai dengan penerapan reward and punishment sesuai kinerja," ujar Direktur Kinerja ASN BKN Achmad Slamet beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari www.cnbcindonesia.com, Sabtu (20/11/2021).

Dengan aturan ini, maka tahapan penilaian kinerja PNS akan berkaitan satu sama lain. Artinya, para abdi negara tidak bisa lagi bersantai lagi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Selain perubahan penilaian kinerja ini, BKN juga sedang menyiapkan aplikasi yang akan mengintegrasikan penilaian kinerja para PNS ini. Aplikasi ini diberi nama Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas).

"Pembangunan sistem manajemen kinerja terintegrasi akan mulai diterapkan pada tahun 2022," kata dia.

Untuk tahap awal, aplikasi ini akan mengintegrasikan sistem penilaian kinerja sejumlah instansi pemerintah di pusat. Setelah itu, akan berlanjut diimplementasikan secara nasional ke seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Sistem Reward And Punishment

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan, untuk punishment PNS akan diberikan bermacam-macam. Bisa turun jabatan dan bisa juga dihentikan.