BERITABETA.COM, Ambon - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto tiba di Bandara Internasional Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (12/1) pukul 07.00 waktu setempat.

Kedatangan Kepala BNPB untuk memastikan upaya penanganan berjalan optimal pascagempa dengan magnitudo (M) 7,5 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa 10 Januari 2023 lalu.

Kepala BNPB langsung memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Maluku di VIP Bandara Internasional Pattimura pada pukul 08.30 WIT.

Kemudian Kepala BNPB beserta rombongan akan bertolak ke Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggunakan transportasi udara untuk mengunjungi lokasi terdampak gempabumi.

Status Tanggap Darurat telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan No 86 Tahun 2023 dan Bupati Kepulauan Tanimbar melalui Surat Keputusan Nomor 361/10 Tahun 2023 selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 10 hingga 24 Januari 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Rabu (11/1) pukul 19.00 WIB, tercatat kerusakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan rincian 203 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak sedang, 15 unit rumah rusak berat, kerusaka di lantai 3 Kantor Bupati dan Tribun Lapangan Mandriak serta 7 gereja rusak berat.

Data kerusakan rumah warga di Kabupaten Maluku Barat Daya meliputi 87 unit rusak ringan, 32 unit rusak sedang, 22 unit rusak berat serta 7 gereja rusak berat.

Selain itu, kerusakan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masing-masing 1 unit sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah pertama Kristen.

 

Rakor penanganan bencana di ruang VIP Bandara Internasional Pattimura Ambon

Guncangan gempa turut merusak fasilitas kesehatan meliputi 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 5 unit puskesmas dalam kondisi rusak berat serta 3 unit fasilitas kesehatan militer.

Dalam rakor yang dilangsung di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno mengatakan Pemprov Maluku telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar dan MBD.