BERITABETA.COM, Ambon –  Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel  Orno, membuka dengan resmi kegiatan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yang digelar di Hotel Santika, Ambon (22/8/2019).

Kegiatan dihadiri Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sumedi Andono Mulyo dan Sekretaris Direktur Bina Pengembangan Daerah, Kemendari, Zanariah. Para pimpinan kepala daerah diantaranya, Bupati Buru Ramli Umasugi, Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury, Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin, Wakil Bupati KKT Agustinus Utuwaly, Sekretaris Kota Ambon, A.G. Latuheru dan suluruh pimpinan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Wagub dalam sambutan mengatakan, Musrenbang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan wujud komitmen dalam merencanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

“Kita harus berkomitmen bahwa pertemuan di hari ini, sebagaimana diatur dalam peraturan   perundang – undangan merupakan forum dasar perencanaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan sekaligus menyetujui rencana kerja pemerintah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategi (Renstra) lima tahun kedepan,” kata Wagub.

Dikatakan, RPJMD tersebut, nantinya harus mampu menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Maluku. 

Semuanya, lanjut Wagub, harus terangkum dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini, untuk dapat diselesaikan secara bersama oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Maluku, seperti tingkat kemiskinan yang mana di tahun 2018 sebesar 17,85 persen, sehingga menempatkan Provinsi Maluku berada dalam posisi peringkat ke-4 provinsi termiskin dari 34 provinsi di Indonesia.

“Permasalahan lainnya adalah pengangguran yang masih berada pada posisi tingkat pengangguran terbuka tertinggi nomor tiga pada Februari 2019 sebesar 6,91 persen.

Kendati demikian, sebut mantan Bupati MBD ini, informasi yang menggembirakan terkait pertumbuhan ekonomi (PE) Maluku masih stabil dalam posisi diatas 5,9 persen, dan angka inflasi yang masih terkontrol dibawah 4 persen.

Begitu juga dengan kondisi keamanan yang semakin kondusif dan terkontrol, menunjang adanya kepastian hukum dan aktivitas ekonomi masyarakat di 11 kabupaten kota di Maluku.

Wagub juga menyampaikan tentang belum diolah dan dikembangkan dengan baik potensi wilayah, padahal wilayah seluas ini memiliki potensi unggulan perikanan baik budidaya maupun penangkapan, perkebunan rempah-rempah yang memiliki nilai historis tinggi yang sangat menunjang unggulan pariwisata.

“Unggulan kita bukan hanya itu terdapat pula potensi pertambangan yang terdapat pada 16 cekungan potensial migas, dan potensi hasil hutan yang belum di olah dan dikembangkan dengan baik,” ungkap Wagub.

Di lain sisi, Wagub juga memberi penekanan berkaitan dengan kondisi geografis Maluku yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia yang memiliki potensi bencana, sehingga perlu selalu diantisipasi dalam segala aspek perencanaan dalam rumusan RPJMD dan Renstra OPD.

Untuk itu, tambah Wagub, pada setiap aspek perencanaan harus mempertimbangkan posisi RPJMD sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang sistem perencanaan pembangunan nasional Nomor 25 tahun 2004.

“Berbagai permasalah tersebut harus tersusun dalam Program – program yang rasional, terstruktur, bersinergi, dapat berkolaborasi pendanaan antar lembaga sehingga mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan Maluku, sesuai Visi Misi Pemerintah untuk kesejahteraan Rakyat,” tandas Wagub. (BB-DIO)