BERITABETA.COM, Bula — Duta Perang Stunting (Parenting) Provinsi Maluku Widya Murad Ismail menegaskan, keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) harus dijadikan ujung tombak untuk mengupayakan pencegahan stunting bagi anak-anak.

Demikian disampaikan Widya dalam kegiatan Rapat Kordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting, yang berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan SBT di jalan Air Kabur-Kabur Kota Bula, Kamis malam (24/6/2021)

"Karena di Posyandu para ibu hamil dan bayi atau balita akan dipantau status gizinya. Jika ada yang bermasalah bisa segera diinterfensi" ungkap Widya.

Ia membeberkan, Pada rapat kordinasi teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menyampaikan agar semua Kabupaten/Kota di Maluku membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu mulai dari tingkat Desa berjenjang sampai ke tingkat Kabupaten.

Dikatakan Widya, minimnya data-data Posyandu disebabkan tidak berjalannya Sistim Informasi Posyandu (SIP). Sehingga sulit memantau pelayanan untuk Ibu dan Anak di Posyandu, dan memastikan intervensi yang tepat pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Diharapkan Pokjanal Posyandu melakukan koordinasi minimal dua kali setahun, agar pembinaan Posyandu secara terintegrasi dapat dilakukan dengan baik" tandasnya

Istri Gubernur Maluku Murad Ismail itu juga menjelaskan, rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting.

Widya menegaskan, kedatangan dirinya di SBT untuk melakukan monitoring percepatan penurunan stunting. Pihaknya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan konvergensi yang dilakukan Pemda SBT dalam upaya penurunan stunting.

"Kedatangan saya, sebagai Duta Perangi Stunting ke Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki tujuan yang sama dengan kegiatan Rembuk Stunting yang saat ini dilaksanakan yaitu untuk  melakukan Monitoring percepatan Penurunan Stunting" ucapnya.