BERITABETA.COM, Ambon — Ratusan warga Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar aksi demonstrasi menyikapi keputusan Bupati SBB Asri Arman yang menghentikan sementara aktivitas PT Spice Island Maluku (SIM) yang bergerak perkebunan pisang Abaka.

Keputusan Bupati SBB yang dikeluarkan berupa Surat Edaran  pada 17 Juli 2025. Keputusan itu dinilai sepihak dan mengakibatkan sebanyak 424 karyawan terpaksa dirumahkan.

Aksi protes warga dilakukan dengan menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD SBB, Rabu (23/7/2025).

Para demonstran menuntut pencabutan keputusan yang dianggap merugikan masyarakat.

Mereka menilai keberadaam PT SIM merupakan perusahaan investasi yang bergerak di bidang penanaman pisang abaka di wilayah Hatusua, SBB.

Dalam aksi tersebut, warga menilai keputusan bupati dan DPRD tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Apalagi, surat edaran yang diterbitkan merupakan tindak lanjut dari desakan sekelompok warga Dusun Pelita Jaya yang menolak keberadaan PT SIM dengan alasan sengketa lahan, namun klaim tersebut belum dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.

“Kami kehilangan pekerjaan tanpa solusi jelas. Pemerintah seharusnya melindungi kepentingan semua masyarakat, bukan hanya satu kelompok,” kata warga dalam orasinya.

Massa juga menyayangkan sikap Bupati Asri Arman yang dianggap mengabaikan arahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bahkan seruan Presiden RI untuk tidak menghambat masuknya investasi di daerah.

“Waktu Gubernur datang ke PT SIM, beliau tegas menyampaikan agar tidak ada yang menghalangi investasi. Tapi bupati justru melanggar itu,” tegas mereka.

Warga juga menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi tersebut:

1. Mencabut rekomendasi DPRD SBB terkait penghentian sementara operasional PT SIM tertanggal 17 Juli 2025.

2. Mendesak Bupati SBB untuk mencabut surat edaran penghentian karena telah menyebabkan 424 karyawan kehilangan pekerjaan.

3. Mencabut semua surat larangan dan rekomendasi yang menghambat iklim investasi di Kabupaten SBB

4. Meminta DPRD melihat persoalan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan tekanan masyarakat Dusun Pelita Jaya.

5. Mendesak penyelesaian konflik agraria tanpa mengorbankan pekerja dan dampak ekonomi yang lebih luas.

Massa juga mengancam akan kembali dengan jumlah demonstran yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius (*)

Editor : Redaksi