BERITABETA.COM, Ambon - Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan transformasi birokrasi menuju organisasi pelayanan publik yang efektif.

Para ASN diharapkan dapat meniru keberhasilan implementasi birokrasi di beberapa negara maju dan berkembang, guna mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, pada rapat internalisasi nilai Berakhlak dalam penguatan kode etik pegawai di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang berlangsung secara luring dan daring di Kantor DKPP.

Suhajar mendorong para ASN agar dapat mengambil contoh dari negara-negara yang dinilai berhasil menerapkan birokrasi yang andal.

Seperti penerapan birokrasi di Taiwan, Korea Selatan, hingga Singapura. Para ASN diminta agar memperhatikan cara negara-negara tersebut dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya.

Menurut Suhajar, langkah-langkah tersebut sangat penting. Alasannya, hal tersebut menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagaimana tercantum di dalam 5 Prioritas Kerja 2019-2024.

Adapun 5 prioritas kerja dimaksud adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Suhajar menuturkan, langkah ASN dalam mentransformasikan birokrasi selaras dengan prioritas kerja pembangunan SDM dan penyederhanaan regulasi.

“Jadi dari lima prioritas kerja bapak Presiden itu, dua terkait kita,” timpalnya.

Upaya ASN transformasikan birokrasi menuju organisasi pelayanan publik yang efektif, dinilai akan memacu terlaksananya rencana prioritas tersebut dengan baik.

Alasannya, pembangunan SDM berkaitan erat dengan kiprah para ASN. Sedangkan suksesnya upaya penyederhanaan birokrasi, menurut dia, ihwal tersebut bergantung pada transformasi yang dilakukan oleh ASN.

Selain itu, Suhajar juga meminta para ASN memaknai secara baik transformasi birokrasi menuju organisasi pelayanan publik yang efektif.

Ia berdalih, budaya kerja yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut bakal menghambat suksesnya rencana prioritas. Untuk itu dia mendorong ASN agar mengadopsi budaya kerja Berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“Pak Menteri juga menekankan bahwa budaya kerja itu adalah karakter, nilai-nilai, keyakinan, yang tadi intinya integritas. Artinya kalau kita tak mau bahu-membahu membenarkan budaya kerja, sebaik apa pun programnya itu, dihipotesa banyak pihak, akan begini-begini saja. Kenapa? Karena memang orang-orangnya tak berubah,” katanya.  (BB)

 

Editor : Redaksi