BERITABETA.COM, Saumlaki – Pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Petrus Fatlolon untuk melakukan perombakan di tubuh birokrasi Pemda setempat dalam waktu dekat ini dinilai sangat ideal

Hal itu diungkapkan salah satu aktivis muda asal Bumi Duan Lolat Anders Luturyali kepada beritabeta.com Selasa (19/01/2021).

Reshuffle birokrasi di awal tahun ini, menurut pihaknya menjadi waktu ideal bagi Bupati Fatlolon dan wakilnya Agustinus Utuwally. Pasalnya tahun 2021 ini merupakan tahun keempat masas periode pemerintahan mereka.

Ia menilai, dengan dilakukannya penyegaran dalam tubuh birokrasi Pemda akan  membangkitkan kepercayaan publik yang sempat turun terhadap pemerintahan mereka.

“Kita tahu bahwa ada sejumlah hal mendesak yang harus secepatnya dibenahi oleh pak Bupati dan Wakil dalam kinerja setahun lebih ini. Apalagi kita dihadapi dengan tantangan pandemi dan isu korupsi yang kini lagi bergulir di penegak hukum,” tandas Luturyali

Anders yang juga salah satu tokoh pemuda di KKT ini mengemukakan alasan objektif dan subjektif untuk melakukan perombakan birokrasi sudahlah dipenuhi.

Terhadap alasan objektif lanjut dia, yakni kursi kepala dinas pertanian yang masih diisi oleh penjabat. Sehingga kata dia, posisi itu haruslah diisi dengan pucuk pimpinan yang defenitif.

“Sementara salah satu alasan subjektif adalah ihwal keluhan publik terhadap kinerja beberapa kepala dinas yang dinilai tidak mendukung visi-misi bupati dan wakil bupati” urainya

Dia juga menjelaskan, masyarakat Tanimbar sempat keluhkan kinerja para pimpinan SKPD dan jajarannya yang bekerja biasa saja atau asal bapa senang. Padahal diera saat ini, kinerja birokrasi Pemda dituntut lebih proaktif lagi.

“Belum lagi soal masalah pencapaian target kinerja dan pelayanan publik yang masih jauh dari harapan” ungkapnya

Bahkan dia menyoroti sejumlah pos SKPD yang harus dibenahi oleh Fatlolon – Utuwally, termasuk Dinas Kesehatan lantaran penanganan Covid-19 yang amburadul.

Begitu juga dinas perhubungan, dinas pendidikan yang sarat pungli, dinas bina marga, dinas cipta karya, dinas pelayanan terpadu satu pintu, dinas periwisata, badan pendapatan daerah yang tak ada progres, Inspektur daerah, dinas komunikasi dan informasi sebagai pintu informasi daerah yang tak efektif.

“Saya paham untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan visi-misi bupati dan wakil bupati tidaklah mudah. Tetapi Tanimbar dan rakyat dinegeri ini butuh pimpinan SKPD dan jajarannya yang tidak hanya bekerja cepat tetapi juga koordinatif. Tapi yang kita lihat selama hampir empat tahun ini kan SKPD masih lemah,” ujarnya.

Meskipun dirinya tidak menampik kalau dalam perombakan birokrasi ini tekanan yang dihadapi Bupati maupun Waki Bupati oleh berbagai pihak cukup kuat. Namun Andy mengingatkan kepala daerah ini agar juga memperhitungkan tekanan pada sektor swasta. Pasalnya KKT ditahun ini memasuki masa-masa persiapan pengelolaan gas alam abadi Blok Masela. Dimana persaingan dalam menarik investasi asing sangat ketat.

“Birokrasi pemerintah yang lambat dalam merespons segala sesuatu tentu sangat tidak menarik bagi para investor. Kita butuh investasi untuk pembangunan. Semoga perombakan birokrasi kali ini mampu mereplikasi model-model organisasi pemerintah yang lebih lincah, dinamis, dan fleksibel sehingga menjadi birokrasi yang responsif terhadap perubahan dan tantangan ke depan di era disruptif ini serta mampu menjadi katalisator pembangunan di daerah,” tutup Anders (BB-SK)