BERITABETA.COM, Bula — Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas - Idris Rumalutur diingatkan dalam penataan birokrasi untuk tidak asal-asalan.

Bupati dan Wabup SBT harus memprioritaskan figur yang bersih dan bebas dari intervensi politik di daerah ini dalam menduduki jabatan. Hal itu dilakukan guna memaksimalkan dan menopang kinerja pemerintahan selama satu periode ke depan.

"Jika SBT ingin maju, perlu dukungan birokrasi yang bersih dan bebas intervensi politik" kata tokoh muda SBT Fajrin Rumalutur kepada media ini, Jumat  (2/4/2021).

Diakui Rumalutur, sistem seperti ini hanya dapat lahir jika birokrasi didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta ditopang dengan etos kerja yang tinggi.

Sehingga lanjut dia, untuk mendapatkan kualitas aparatur tersebut dalam rangka mencari yang tepat dalam mengisi jabatan-jabatan perlu diterapkan sistem merit dan manajemen Sumberdaya Manusia (SDM) ASN di lingkungan pemerintahan SBT.

Dijelaskan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang mengutamakan integritas, kompetensi, kualifikasi, kinerja dan budaya pelayanan dalam seleksi, mutasi, promosi, penggajian dan pemberhentian pegawai khususnya pimpinan ASN.

"Untuk menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di SBT, bupati dan wakil bupati tak perlu ragu, UU no 5 tahun 2014 tentang ASN menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan birokrasi daerah yang berintegritas, profesional dan netral" tandasnya.

Rumalutur yang juga Inisiator Gerakan Maluku Sehat (Gemas) ini mengungkapkan, dengan pengisian jabatan secara terbuka akan menjadi salah satu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

Dengan dilakukan proses seleksi yang transparan untuk menemukan pejabat publik yang tepat sesuai keahlian wajib dilakukan. Tentu kata dia, tetap memperhatikan aspek kualifikasi dan kompetensi.

"Tujuannya untuk menghindari lolosnya orang yang tidak berkompeten menduduki jabatan strategis dan menentukan" tegasnya.

Langkah Mukti - Idris dalam melakukan pembenahan pada tubuh birokrasi SBT, Alumni Universitas Indonesia (UI) ini sangat mendukung. Menurut dia, Pejabat birokrat yang selama ini tidak produktif dan minim prestasi sudah semestinya diganti dengan orang-orang profesional yang punya dedikasi tinggi dalam pengabdian membangun negeri.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) SBT M. Nasir Rumata dalam diskusi publik yang dilaksanakan di Kedai Revolusi jalan Pandopo Kota Bula beberapa hari lalu menegaskan akan dilakukan rekrutmen pejabat dalam menduduki jabatan tertentu.

Dia menjelaskan, dalam menduduki jabatan oleh esalon II (dua) akan dilakukan seleksi gabungan oleh tim seleksi (Timsel) yang dibentuk agar melakukan seleksi secara terbuka.

"Tim ini akan dibentuk oleh pemerintah daerah yang melibatkan LSM, Akademisi juga dari provinsi yang mempunyai kualitas untuk menguji kompetensi itu," kata Rumata (BB-AZ)