BERITABETA.COM, Masohi – Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 sebesar Rp 4,877 Triliun kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi, Selasa (10/12/19).

DIPA Tahun 2020 sebesar Rp 4,877 Triliun itu, diserahkan Tuasikal secara simbolis kepada satker kementrian/lembaga, alokasi APBN untuk wilayah bayar KPPN Masohi tahun 2020.

DIPI ini dialokasikan melalui Satker Kementerian/Lembaga sebesar Rp 1,336 triliun yang dialokasikan dalam 96 satuan kerja dan  transfer ke daerah sebesar Rp. 3,544.

“Hari ini saya akan menyerahkan DIPA tahun anggaran 2020 kepada saudara-saudara selaku KPA yang ada di wilayah pembayaran KPPN Masohi, sebagai dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah,” ungkap Tuasikal dalam sambutannya.

Tuasikal berharap kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Maluku Tengah untuk merealisasikan anggaran yang sudah diterima sesuai perencanaan, serta pastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan seperti pengadaan barang jasa, dan sebagainya dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun anggaran.

“Yang lebih penting lagi dengan penyerahan DIPA lebih awal, diharapkan hal ini merupakan kemajuan untuk kita melangkah di awal tahun 2020,” harapnya.

Tuasikal juga mengajak kepada seluruh aparatur pengelolaan keuangan anggaran pada OPD agar dalam pengelolaannya dapat diselenggarakan secara amanah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kata Tuasikal, tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sehingga APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah. Dan untuk secara bertahap mencapai sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia Merdeka.

“Dengan tema APBN untuk ‘Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia’. Dimana pokok-pokok kebijakan fiskal 2020 didesain agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang dapat memastikan arah pencapaian target pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang,” ungkapnya. (BB-FA)