BERITABETA.COM, Bula — Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Abdul Mukti Keliobas berjanji akan mengevaluasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah [OPD] yang malas mengikuti pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD].

Ungkapan Bupati SBT ini menyusul sejumlah pimpinan OPD yang tidak hadir dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah [Ranperda] APBD 2023 yang digelar di ruang paripurna DPRD, Senin (28/11/2022).

Keliobas mengungkapkan, setelah pihaknya melihat absensi kehadiran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Daerah [Pemda] SBT pada rapat paripurna itu, dia berkesempulan mereka tidak serius membantu bupati dan wakil bupati untuk menyukseskan visi-misi yang diusung.

"Kalau sampai pembahasan [APBD] mereka tidak ada, saya pastikan saya akan evaluasi. Itu pasti," ungkap Abdul Mukti Keliobas.

Bupati SBT dua periode ini berujar, pada beberapa waktu lalu pihaknya mendatangi Kantor DPRD SBT, dia mendapatkan laporan dari anggota DPRD tentang ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD, padahal mereka sementara berada di Kota Bula.

Untuk itu, dia memerintahkan kepada Sekretaris Daerah [Sekda] SBT Jafar Kwairumaratu agar sejumlah pimpinan OPD yang tidak hadir itu segera menghadap pihaknya.

"Kepala Dinas Koperasinya dimana? PTSP-nya dimana?. Saya mau setelah [Paripurna] ini dicek dan menghadap saya. Sekda, abis ini mereka ketemu saya. Kalau mereka sudah tidak mau membantu bupati, sampaikan saja tidak mau membantu bupati," ujarnya.

Mantan Ketua DPRD SBT ini mengkhawatirkan, niat baik DPRD dan Pemerintah Kabupaten [Pemkab] SBT untuk mempercepat pembahasan APBD 2023 pada 30 November 2022 ini terhambat lantaran ketidakhadiran pimpinan OPD.

"Tadi ada beberapa tidak hadir, PTSP tidak hadir, kalau Inspektorat mungkin di Jakarta atau di Bali, kalau Kadis Pertanian mertuanya meninggal. Jadi kalau yang ada di Bula tapi tidak hadir itu berarti tidak mau membantu bupati," pungkasnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi