Masyarakat di Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Provinsi Maluku, sudah beberapa pekan ini mengalami kesulitan untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis Pertalite dan Pertamax.
Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi soal dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak [BBM].
Sebanyak 50 pelaku usaha Industri Kecil Menengah [IKM] dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah [UMKM] di Kota Ambon ikut mewarnai Mini Expo dengan menjual produk-produk berupa makanan dan kerajinan.
Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku menggelar Operasi Pasar dengan menjual sejumlah kebutuhan bahan pokok yang dibandrol dengan harga miring.
Nilai ekspor Maluku periode Januari-Juli 2022 mencapai 48,31 juta dolar AS. Jumlah ini meningkat sebanyak 50,85 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2021.
Pemerintah kini terus mengkaji skema pensiunan pegawai negeri sipil [PNS] untuk disesuaikan dengan kondisi keuangan negara di masa mendatang.
Puluhan tenaga kerja lokal di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Provinsi Maluku ramai-ramai memilih hengkang [mundur] dari PT Bureau Geophysical Prospecting [BGP] Indonesia.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri [BSKJI] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Doddy Rahadi mengungkapkan, potensi lahan budidaya rumput laut di Maluku mencapai 19.509,29 hektar.
Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] bersubsidi dinilai bukanlah pilihan yang tepat. Kebijakan itu akan memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang makin tidak menentu.
Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak [BBM] untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinilai bukan lagi menjadi kebijakan yang paling efektif untuk memenuhi tujuan tersebut.