Gebrakan Baru Gubernur Sherly Tjoanda, Buka Lowongan 12 Ribu Tenaga Pemanjat Kelapa
Provinsi Maluku Utara (Malut) dibawa kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan 12.000 lowongan kerja bagi pemanjat kelapa.
Provinsi Maluku Utara (Malut) dibawa kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan 12.000 lowongan kerja bagi pemanjat kelapa.
Amran mengaku akan melakukan uji coba penanaman gandum di beberapa wilayah Indonesia. Langkah ini diambil untuk menekan angka impor gandum yang terus membengkak setiap tahun.
Pemerintah menyampaikan tahun 2026 akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) hanya sebesar Rp 650 triliun atau turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Maluku.
Tahun 2026 nanti pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru atau kenaikan tarif pajak yang memberatkan rakyat kecil.
ubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri menandatangani perjanjian pembagian Participating Interest (PI) 10 persen Blok Seram Non Bula (BSNB) di Ambon.
Berbeda dari versi sebelumnya, HCS Ultima dirancang lebih singkat dan praktis. Layanan ini terintegrasi pada sistem PLN seluruh proses mulai dari pengajuan, instalasi, hingga layanan purna jual dapat dilakukan secara end-to-end dan real-time melalui aplikasi PLN Mobile, di mana pada layanan sebelumnya pemohon tidak dapat melihat progress masing-masing tahapan secara real-time.
PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Maluku mendampingi kegiatan site visit infrastruktur gasifikasi pembangkit di PLTMG Ambon Peaker dan PLTMG Kastela pada 26 hingga 27 Agustus 2025.
Kegiatan ekspor ini dilakukan langsung dari Ambon (direct export) melalui udara, khususnya untuk komoditi ikan kerapu hidup dengan volume mencapai 20 ton pada September 2025 mendatang.
Kondisi ini pun menjadi perhatian anggota Wakil Ketua I Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, yang mengaku angka ini paling rendah dibandingkan komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).