Terjerat Kasus Narkoba Anggota DPRD Malteng SB Resmi Jadi Tersangka
SB, Anggota DPRD Maluku Tengah dari Fraksi Partai Demokrat akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba.
SB, Anggota DPRD Maluku Tengah dari Fraksi Partai Demokrat akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba.
Tim Penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menjerat tersangka AS dengan menggunakan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi. AS terancam hukuman minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun penjara.
Sekda MBD itu ‘dibui’ karena terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran negara melaui belanja langsung surat perjalanan dinas atau SPPD tahun anggaran 2017 dan 2018.
Kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru kembali makan korban jiwa. Satu warga Tolaki, Kendari, Sulawessi Tenggara, ditemukan tewas mengenaskan dengan luka bacok pada Minggu (30/1/2022).
Bentrok antar warga yang terjadi di sekitar kawasan Stain, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sejak dua hari lalu, akhirnya berakhir dengan kesepakatan damai.
Kepala Kepolisian [Kapolda] Maluku Irjen Pol Lotharia Latif mengungkapkan bentrok antar warga yang kerap terjadi di Maluku hanya memunculkan citra buruk terhadap daerah.
Kejakasaan Tinggi [Kejati] Maluku memastikan saat ini tengah melakukan menyelidiki kasus dugaan korupsi dana hibah dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku.
Kasus dugaan korupsi Anggaran Makan Minum di Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Haulussy, Ambon akhirnya diekspose Kejaksaan Tinggi [Kejatti] Maluku, Rabu (9/11/2022).
Pelaku yang kini telah mendekam di rumah tahanan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease itu berinisial SM. Kakek 74 tahun ini telah menyetubuhi seorang anak yang baru berusia 9 tahun.
Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku Mercy Chriesty Barends berpendapat masalah sengketa tanah dan lahan di di Provinsi Maluku tidak bias hanya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan juridis semata. Pendekatan adat merupakan pilihan tepat dalam menangani masalah sengketa yang melibatkan sejumlah negeri di daerah ini.