PLN tidak berkompromi dan akhirnya memutus aliran listrik untuk lampu jalan di kawasan itu. Ironisnya, tunggakan listrik itu sudah 7 bulan dengan jumlah tunggakan sebanyak Rp. 127.103.130.
Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs Baharudin Djafar MSI, duduk bacarita Kamtibmas bersama forkopimda, TNI-Polri,tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kabupaten Buru, bertempat di Resort Pantai Jikumerasa, Senin malam (27/7/2020).
Saat ini, akses jalan menuju ke sekolah itu tidak mengalami hambatan, setelah sejumlah personil TNI membangun jembatan darurat di Sungai Waiulil yang membelah kedua desa itu itu.
Juliari P Batubara, Menteri Sosial RI menjelaskan, Hari Anak Nasional merupakan salah satu upaya untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Mayat laki-laki yang diketahui merupakan warga Jambu Air, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru itu, ditemukan oleh warga sekitar pukul 07.30 WIT. Identitas korban diketahui bernama Samsul Rumbia (46 tahun).
Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) masa bakti 2019-2024, resmi dilantik. Pelantikan ini dilakukan Ketua Kadin Provinsi Maluku, M. A. S. Latuconsina, di Tribun Lapangan Nusantara Masohi, Sabtu (25/7/2020).
Krisis air bersih terjadi di Negeri setempat disebabkan jaringan air bersih rusak total akibat longsor. Selain krisis air bersih, akses transportasi juga lumpuh lantaran jalan raya tertimbun material longsor di tiga titik.
Jika diaktifkan kembali, kata dia, dipastikan akan mendongkrak perekonomian daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sisi lain bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan manajemen pengelolaan yang profesional dan akuntabel.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC-PKB), Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Minduchri Kudubun, SE menyampaikan optimisminya pada Pemilu 2024 partai yang dipimpinnya akan mampu meraih tujuh kursi legislatif di kabupaten tersebut.
Wakil Bupati Buru, Amustofa Besan SH mengaku tidak lagi dilibatkan dalam masalah ganti rugi lahan masyarakat adat yang terkena proyek bendungan Waeapo senilai Rp.2,1 triliun. Wabub mengakui hal itu saat menerima massa pendemo dari GMNI dan IMM