Menyongsong Desa Mandiri
Wilayah perkotaan semacam Jakarta, Semarang dan Surabaya masih sibuk bergulat dengan Covid-19. Ya, hal ini disebabkan perkotaan identik dengan padat penduduk dan pergerakan penduduknya yang sangat cepat.
Wilayah perkotaan semacam Jakarta, Semarang dan Surabaya masih sibuk bergulat dengan Covid-19. Ya, hal ini disebabkan perkotaan identik dengan padat penduduk dan pergerakan penduduknya yang sangat cepat.
Dilihat dari komposisi struktur organisasi DEN di atas, terdapat beberapa potensi kontradiksi dengan norma lainnya yang menjadi kelemahan dalam penyusunannya di UU Energi ini karena jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 26 UU Energ
Kolaka merupakan salah satu diantara empat kabupaten tertua di Sulawesi Tenggara pada saat dulu awal mula terbentuknya provinsi ini. Lambat laun, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pemekaran kabupaten, tercatat hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 17 kabupaten/kota.
Upaya legalisasi payung hukum yang dinilai bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual memang selalu menghadapi jalan terjal.
Bonus demografi merupakan isu kependudukan klasik yang sering kita dengar. Disebut bonus karena dipercaya akan menghasilkan nilai tambah tertentu bagi wilayah yang mengalaminya. Lalu, apa sebenarnya bonus demografi itu?
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut MK RI, baru-baru ini mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil [Judicial Review] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, alias Omnibus Law.
Hari Statistik Nasional atau biasa disebut HSN merupakan hari yang spesial bagi kalangan statistisi. Karena, pada hari itu biasanya dimanfaatkan sebagai momen untuk saling berbagi ilmu, tukar informasi dalam wujud Seminar Nasional Statistik. Narasumber yang didatangkan pun merupakan pakar statistik dari berbagai belahan dunia.
Masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia seharusnya menjadi sebuah kewajaran yang harus dimaklumi bersama. Pun hal tersebut juga terjadi di hampir seluruh negara di dunia.
Tak bisa dipungkiri bahwa upah merupakan hal yang sensitif di kalangan pengusaha, pemerintah, dan buruh. Sulit untuk memuaskan ketiga pihak tersebut dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang harusnya sudah dieksekusi 21 November 2021.
Pandemi Covid-19 memang belum usai, khususnya bagi negara kita tercinta, Indonesia. Sejauh ini finish line belum terlihat hilalnya. Meskipun sudah berbagai macam cara dilakukan untuk mempercepat laju pencapaian finish line Covid-19. Sebut saja dari sisi anggaran.