Rubrik: Opini

Mampukah Indonesia Bebas Utang?

Utang dinilai sebagai langkah cepat untuk menutup kekurangan finansial. Tak hanya individu, utang juga kerap dilakukan oleh negara sebagai kumpulan individu.

Tidak ada Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lampau?

Pelanggaran HAM berat masa lampau yang masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan HAM (UU 26 tahun 2000) adalah kualifikasi tindak pidana bagi berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM (kejahatan kemanusian dan genosida, pasal 6 red) yang terjadi sebelum 23 Nopember 2000.

Lumbung Ikan Nasional dan Privatisasi Perikanan

Sebetulnya apa itu LIN ? Kalau dicermati secara filosofis kata Lumbung maknanya “tempat menyimpan cadangan pangan”. Lumbung Ikan Nasional dapat dipahami sebagai “tempat menyimpan cadangan pangan protein ikan secara nasional”. Alias perwujudan kedaulatan pangan berbasis komoditas maritim.

Cinta Laura dan Moderasi Beragama

Bulan September dan Oktober ini patut menjadi momen perenungan terkait Moderasi dan Toleransi Beragama. Di dalamnya, beberapa kejadian yang tidak berhubungan secara langsung satu sama lain mengenai hal tersebut menjadi penjelasnya.

Kemiskinan Maluku Itu Akibat  Masalah dan Bukan Sebab Masalah

Jika banyak pihak berpendapat bahwa persoalan utama pembangunan di Maluku adalah kemiskinan tinggi, IPM yg rendah dan minimnya infrastruktur, maka saya berpendapat bahwa kemiskinan, IPM, Infrastruktur dan lain sebagainya semua itu adalah akibat Masalah dan bukan sebab masalah.

ASN Sebagai Agen Perubahan, Mengapa Tidak?

Pada organisasi manapun, baik perusahaan atau Kementerian/Lembaga, pihak yang bertanggung jawab mengelola dan mengkoordinasikan agen perubahan adalah departemen SDM. Divisi ini bertanggung jawab dalam membangun kapasitas organisasi guna menjawab tantangan perubahan.

Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas

Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia.