Oleh : Saadiah Uluputty (Anggota Komisi IV, DPR RI Dapil Maluku)

Maluku, sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah laut mencapai 92,4% dari total luas wilayahnya, menyimpan kekayaan sumber daya laut yang luar biasa.

Dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 10.000 kilometer, Maluku secara alami dianugerahi potensi perikanan yang besar dan beragam jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi.

Potensi ini telah lama disadari, namun pemanfaatannya belum maksimal. Kini, dengan penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Perpres 12 Tahun 2025, Maluku memiliki kesempatan dan harapan untuk bangkit secara ekonomi dan sosial.

Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional merupakan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor kelautan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi ikan tangkap Maluku mencapai sekitar 4,6 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya baru sekitar 20%. Program ini ditargetkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi tersebut hingga dua kali lipat dalam lima tahun mendatang.

Salah satu program pendukung strategis nasional adalah pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu yang telah masuk ke dalam 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029.

Pemerintah telah menyiapkan pelabuhan ini terintegrasi secara terpadu antara pelabuhan logistik, pelabuhan perikanan, dan kawasan industri perikanan. Sebenarnya, ini janji dua pemerintahan sebelumnya yaitu presiden SBY dan Jokowi.

Saat berkunjung ke Maluku, Presiden SBY dan Jokowi berjanji  akan memasukkan Pembangunan Maluku new port sebagai PSN, Tapi hingga berakhir masa kepemimpinan mereka masing-masing 10 tahun (dua periode) tidak terealisasi. Oleh karena itu, jangan sampai terulang lagi kejadian ini pada pemerintahan bapak Prabowo.

Selain pembangunan infrastruktur pelabuhan, KKP menjalankan Program Penangkapan Ikan Terukur guna memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Program ini menerapkan sistem kuota penangkapan berdasarkan jenis ikan dan wilayah pengelolaan, yang memungkinkan pengelolaan sumber daya laut secara efektif, terukur, dan ramah lingkungan.