Data KKP menunjukkan bahwa implementasi program ini berhasil menurunkan angka illegal fishing sebesar 40% di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan 715 yang mencakup Maluku.

Potensi ekonomi Maluku yang besar tentu harus didukung strategi pengelolaan yang holistik dan terpadu. Menurut BPS Maluku 2023, sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 27% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku.

Jika potensi ini dimanfaatkan optimal, tidak hanya ekonomi lokal yang akan berkembang, tetapi juga akan mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi, yakni sekitar 17,9%.

Namun, tantangan yang dihadapi Maluku tidaklah kecil. Minimnya infrastruktur pendukung, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta tantangan pengawasan wilayah laut yang luas menjadi hambatan yang harus segera diselesaikan.

Olehnya itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan, serta teknologi tangkap ramah lingkungan. Peran masyarakat lokal juga sangat penting dalam menyukseskan program ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga sebagai aktor utama dalam program ini.

Program pemberdayaan dan pelatihan yang melibatkan nelayan serta pelaku usaha lokal menjadi kunci utama agar manfaat kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku.

Selain tantangan SDM, salah satu tantangan utama dalam pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu adalah ketersediaan lahan yang jelas, legal, dan bebas sengketa. Konsolidasi lahan untuk memastikan ketersediaan tanah yang dibutuhkan menjadi urgen.

Penyelesaian status lahan sejak awal menjadi syarat mutlak agar proyek ini berjalan tanpa hambatan. Hal ini perlu didukung oleh proses pembebasan lahan yang transparan, adil, dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat agar proyek bisa didukung penuh oleh publik.