Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) membutuhkan langkah cepat dan terukur dari seluruh pemangku kebijakan, khususnya Pemerintah Provinsi Maluku. Akselerasi ini diperlukan agar program yang sudah tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dapat segera terealisasi sesuai target.

Pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah pusat perlu segera melakukan koordinasi intensif guna menyusun grand design yang matang, lengkap dengan target waktu, rencana aksi, serta indikator pencapaiannya.

Di tengah keuangan negara yang sedang berat dan kebijakan pemerintah saat ini yang sedang melakukan efisiensi anggaran yang sangat signifikan, diperlukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak.

Untuk memastikan Pelabuhan Ambon Terpadu terealisasi secara efektif, pemerintah dapat membuka skema kerja sama yang jelas antara pemerintah dan sektor swasta melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini perlu disusun secara terbuka dan kompetitif agar menarik minat investor nasional maupun internasional. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kerja sama ini didukung regulasi yang jelas, transparan, serta menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat Maluku, sehingga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara berkelanjutan.

Sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Maluku, saya berkomitmen mengawal implementasi program strategis nasional ini agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Saya juga mendorong kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat lokal untuk bersama-sama mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Inilah kesempatan dan harapan besar bagi Maluku untuk bangkit dan menjadi kekuatan maritim Indonesia di wilayah Timur.

Mari bersama kita kawal kebijakan ini untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku dan memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan (*)